President Director PT. PJB Investasi, Gunawan Y. Heriyanto diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal kerjasama di konsorsium proyek PLTU Riau-1. Khususnya, tentang posisi perusahaan-perusahaan dalam proyek tersebut.
“Posisi saksi Gunawan tentu saja lebih kepada bagaimana posisi perusahaan-perusahaan dalam kerjasama di konsorsium yang kerjakan proyek PLTU Riau-1. Jadi pada saksi yang berbeda tentu saja materi yang kita dalami berbeda,†ujar Jurubicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/7)
Namun demikian, Febri enggan dapat membeberkan lebih jauh apa saja yang didalami oleh penyidik KPK kepada Gunawan.
“Tentu tidak bisa disampaikan apa yang ditanya penyidik kepada saksi,†tukasnya.
Gunawan hari ini dipanggil oleh penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi bagi tersangka pengadaan PLTU Riau-1, Johannes Budisutrisno Kotjo.
Perusahaan milik Gunawan sempat digeledah oleh penyidik KPK usai dua tersangka dalam kasus tersebut yakni Eni Maulani Saragih dan Johannes ditahan.
Kasus yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih ini berawal saat KPK mengadakan operasi tangkap tangan (OTT) di lapangan.
Eni yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pertama kali dijemput di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham yang berada di Widya Chandra saat menghadiri acara ulang tahun anak Idrus.
Kasus ini bermula saat KPK menduga Eni dan kawan-kawan menerima uang sebesar Rp 500 juta bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.
Penerimaan kali ini diduga merupakan penerimaan keempat dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni dengan nilai total setidak-tidaknya Rp 4,8 miliar.
Pemberian pertama pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, kedua Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar dan ketiga 8 Juni Rp 300 juta dan uang tersebut diduga diberikan melalui staf dan keluarga.
Diduga peran Eni adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerjasama terkait PLTU Riau-1.
Saat ditangkap KPK telah mengamankan barang bukti yakni uang sebesar Rp 500 juta dan dokumen tanda terima.
Sebagai pihak penerima, Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.
Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.
[ian]
