Berita

Politik

Hentikan Pembajakan BUMN Untuk Kepentingan Politik

KAMIS, 19 JULI 2018 | 12:27 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dalam menciptakan demokrasi yang amanah diperlukan APBN untuk partai politik agar BUMN tidak dijadikan sapi perah.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh ekonom senior Indonesia DR Rizal Ramli dalam berbagai kesempatan. Rizal Ramli sudah sangat jenuh dengan kondisi BUMN yang terus merugi karena menjadi bancakan kepentingan parpol.

Politisi Partai Nasdem Hamdhani mengaku senada dengan gagasan bahwa parpol harus dibiayai negara lewat APBN.


"Memang ini mau direvisi undang-undangnya bahwa partai mendapat anggaran khusus dari negara. Tidak dibenarkan sama sekali kalau partai melakukan bancakan ke BUMN," jelasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/7).

Hamdhani pun ingin masyarakat atau penegak hukum mencari bukti adanya praktik pemerasan BUMN selama ini yang dilakukan oknum parpol tertentu. Karena jika tanpa bukti, DPR selaku pengawas juga kesulitan untuk menjaga BUMN dari bancakan politisi.

"Bisa dibuktikan kok kalau tidak ada bukti kan kita susah juga," ujarnya.

Anggota Komisi VI itu berharap ketika RUU BUMN disahkan dan UU Partai direvisi maka praktik pemerasan BUMN untuk kepentingan politik bisa ditiadakan. [wah]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya