Partai Hanura DKI Jakarta mengkritisi kinerja kepemimpinan Anis Baswedan-Sandiaga Uno di ibu kota. Sedikitnya, ada 13 poin kinerja terkait pelayanan pada masyarakat yang masih harus dibenahi.
Kritikan dilontarkan anggota DPRD DKI Fraksi Hanura Abdul Canter yang meminta Pemprov DKI bergerak cepat melakukan evaluasi terhadap 13 kelemahan yang ada. Apalagi, ibu kota akan menggelar dua even penting yakni Asian Games 2018 serta Pemilu 2019.
Menurutnya, kelemahan kinerja yang didapati Hanura DKI yakni terkait masalah pelayanan kelurahan dan kecamatan semakin menurun.
"Masih banyak E-KTP belum selesai, sudah selesai belum didistribusikan dan masih banyak warga Jakarta memakai surat keterangan. Penjelasan program PTSL belum maksimal dan Waktu pelayanan kelurahan dan kecamatan semakin lama," papar Canter kepada wartawan, Rabu (18/7).
Kinerja PPSU semakin menurun berdasarkan penilaian masyarakat. Kemudian dari sisi kesehatan lingkungan, DKI mendapat prestasi buruk dalam sektor udara bersih nomor satu terburuk di dunia perlu penanganan ektra menyambut Asian Games 2018.
Pemantauan di lapangan juga masih banyak ditemukan trotoar belum selesai bahkan menyumbang kemacetan di beberapa ruas jalan. Kondisi kemacetan juga diperparah tidak ada koordinasi antara Dishub maupun Polri dalam pemasangan atau renovasi gorong-gorong.
Selain itu, pengelolaan atau manajemen truk kompektor, truk sampah masih kurang melayani di beberapa wilayah RW. Pelayanan pemakaman untuk warga miskin juga minim informasi. Kemudian ditemukan adanya keterlambatan pembayaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) sampai beberapa bulan. Kordinasi PNS masih tidak kompak.
Lanjut Canter, Fraksi Hanura juga mencatat serapan anggaran belanja gaji rata-rata 90 persen tidak seimbang dengan penyerapan kinerja anggaran, baik belanja langsung atau tidak langsung yang rata-rata sebesar 60 persen atau mendekati 70 persen. Sehingga mengakibatkan silpa mendekati Rp 13 triliun.
"Kelemahan yang ke 12 adalah belum terealiasi program DP nol persen. Dan terakhir program penanggulangan banjir belum maksimal ditandai dengan serapan anggaran dalam Dinas Tata Air rata-rata 65 persen, padahal banjir adalah masalah klasik di DKI Jakarta," jelasnya.
Canter menambahkan, kelemahan-kelemahan dalam kinerja pemerintahan Anies-Sandi menyebar di berbagai bidang.
"Bagaimana masalah kemacetan, kesehatan, pendidikan, pelayanan kurang memuaskan di kelurahan/kecamatan, penanganan banjir masih lemah ini masalah klasik Jakarta. Saya berharap eksekutif dengan dibantu tim TUGPP harusnya makin bagus kinerjanya," beber Canter.
Meski mencatat banyaknya kelemahan, Fraksi Hanura juga mengapresiasi capaian positif pemerintahan Anies-Sandi. Di mana, terdapat tiga aspek kemajuan yakni hasil WTP BPK RI, kepemimpinan eksekutif yang santun, serta penyelesaian beberapa pekerjaan rumah pemerintahan sebelumnya misalnya masalah infrastruktur.
"Masyarakat Jakarta menunggu kerja anda Pak Anies dan Pak Sandi. Semoga berbagai kekurangan bisa menjadi bahan evaluasi serta bisa segera diperbaiki untuk kebaikan warga Jakarta," demikian Canter.
[wah]
