Berita

Nusantara

Perhelatan Asian Games Jangan Sampai Sengsarakan Pengguna Jalan

RABU, 18 JULI 2018 | 05:10 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pelaksanaan Asian Games 2018 diingatkan agar tidak mengorbankan masyarakat pengguna jalan akibat kebijakan genap ganjil yang wilayahnya diperluas dan waktunya diperpanjang hingga pukul 21.00 WIB.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Rabu (18/7).

Apalagi ujicoba sekaligus sosialisasi yang akan berakhir pada akhir Juli, tidak disertai informasi yang seimbang dengan pemberitahuan ruas ruas jalan alternatif yang bisa dilintasi pengguna jalan.


"Oleh karena itu ITW menilai kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkesan tidak peduli dengan dampak yang merugikan dan menyusahkan masyarakat. Kesannya buat kebijakan solusinya masyarakat cari sendiri," ujar Edison.

Seharusnya menurut Edison, kebijakan Pemprov DKI yang memperluas wilayah dan penambahan waktu genap ganjil  di sejumlah ruas jalan di ibukota dan sekitarnya, selain untuk melancarkan perhelatan Asian Games, sekaligus solusi bagi kepentingan masyarakat.

"Pemprov jangan hanya fokus pada ujicoba tetapi tidak disertai dengan solusi. Seharusnya pemprov juga melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui ruas jalan alternatif," ungkapnya.

Pelaksanaan Asian Games tinggal 30 hari lagi, tetapi masyarakat belum mengetahui ruas jalan yang dapat dilalui untuk melaksanakan aktivitas. Sehingga Pemprov terkesan kurang peduli pada hak masyarakat sebagai pembayar pajak.

ITW juga melihat upaya mensukseskan pelaksanaan Asian Games, Pemprov DKI belum maksimal membangun koordinasi yang baik dengan seluruh pihak yang terkait.

"Pemprov DKI harus bersinergi dengan kepolisian dan instansi lainnya dalam mewujudkan kamseltibcarlantas (keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas)," demikian Edison. [rus]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya