Berita

Bisnis

Rizal Ramli: Penunjukan Bos-bos BUMN Pakai Sistem Asal Setor

SELASA, 17 JULI 2018 | 16:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Situasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi dianggap sangat tidak masuk akal. Pasalnya, selain mendapat bantuan dari pemerintah, BUMN juga dapat melakukan monopoli dan oligopoli di dalam negeri.

Ekonom senior, Rizal Ramli, mengatakan, idealnya BUMN di Indonesia bisa menjadi penggerak ekonomi nasional. Kenyataannya adalah BUMN terus merugi karena diisi orang-orang yang tidak kompeten, dijadikan sapi perahan untuk kepentingan elite.

"Seperti di Eropa dan China, BUMN-nya menjadi penggerak percepatan pertumbuhan ekonomi negara. Kok di kita tidak bisa, malah jadi bancakan?” kata Rizal dalam diskusi "RUU BUMN, Mencegah BUMN Jadi ATM Jelang Pemilu 2019" di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7).


Dia mengungkapkan bahwa pengelolaan BUMN sangat amburadul dari tahap penunjukan komisaris dan direksi BUMN. Pemilihan pejabat BUMN cenderung serampangan sehingga bisa diisi orang-orang yang tidak punya kemampuan dalam mengelola BUMN.

"Penunjukan komisaris, direksinya, asal-asalan. Asal nyetor akhirnya bisa jadi komisaris atau direksi," kritik mantan Kepala Bulog ini.

Pria yang pernah menjadi penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menegaskan bahwa membenahi BUMN sangat mudah dengan satu catatan. Yaitu, tidak ada konflik kepentingan di dalam prosesnya.

Ketika menjabat Menko Perekonomian di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli pernah melakukan revaluasi aset PLN sehingga nilainya meningkat jadi Rp 200 triliun saat perusahaan negara itu nyaris bangkrut di tahun 2000.

Ketika menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal menyarankan pemerintah melakukan revaluasi akhir aset sehingga asetnya meningkat Rp 800 triliun.

"Kalau Rizal Ramli jadi presiden, kita benahi itu semua. Bukannya sombong, satu gebrakan saja waktu saya jadi Menko Maritim bisa hasilkan Rp 1000 triliun," tegasnya. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya