Berita

Bisnis

Rizal Ramli: Penunjukan Bos-bos BUMN Pakai Sistem Asal Setor

SELASA, 17 JULI 2018 | 16:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Situasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi dianggap sangat tidak masuk akal. Pasalnya, selain mendapat bantuan dari pemerintah, BUMN juga dapat melakukan monopoli dan oligopoli di dalam negeri.

Ekonom senior, Rizal Ramli, mengatakan, idealnya BUMN di Indonesia bisa menjadi penggerak ekonomi nasional. Kenyataannya adalah BUMN terus merugi karena diisi orang-orang yang tidak kompeten, dijadikan sapi perahan untuk kepentingan elite.

"Seperti di Eropa dan China, BUMN-nya menjadi penggerak percepatan pertumbuhan ekonomi negara. Kok di kita tidak bisa, malah jadi bancakan?” kata Rizal dalam diskusi "RUU BUMN, Mencegah BUMN Jadi ATM Jelang Pemilu 2019" di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7).


Dia mengungkapkan bahwa pengelolaan BUMN sangat amburadul dari tahap penunjukan komisaris dan direksi BUMN. Pemilihan pejabat BUMN cenderung serampangan sehingga bisa diisi orang-orang yang tidak punya kemampuan dalam mengelola BUMN.

"Penunjukan komisaris, direksinya, asal-asalan. Asal nyetor akhirnya bisa jadi komisaris atau direksi," kritik mantan Kepala Bulog ini.

Pria yang pernah menjadi penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menegaskan bahwa membenahi BUMN sangat mudah dengan satu catatan. Yaitu, tidak ada konflik kepentingan di dalam prosesnya.

Ketika menjabat Menko Perekonomian di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli pernah melakukan revaluasi aset PLN sehingga nilainya meningkat jadi Rp 200 triliun saat perusahaan negara itu nyaris bangkrut di tahun 2000.

Ketika menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal menyarankan pemerintah melakukan revaluasi akhir aset sehingga asetnya meningkat Rp 800 triliun.

"Kalau Rizal Ramli jadi presiden, kita benahi itu semua. Bukannya sombong, satu gebrakan saja waktu saya jadi Menko Maritim bisa hasilkan Rp 1000 triliun," tegasnya. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya