Berita

Bisnis

Rizal Ramli: Penunjukan Bos-bos BUMN Pakai Sistem Asal Setor

SELASA, 17 JULI 2018 | 16:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Situasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi dianggap sangat tidak masuk akal. Pasalnya, selain mendapat bantuan dari pemerintah, BUMN juga dapat melakukan monopoli dan oligopoli di dalam negeri.

Ekonom senior, Rizal Ramli, mengatakan, idealnya BUMN di Indonesia bisa menjadi penggerak ekonomi nasional. Kenyataannya adalah BUMN terus merugi karena diisi orang-orang yang tidak kompeten, dijadikan sapi perahan untuk kepentingan elite.

"Seperti di Eropa dan China, BUMN-nya menjadi penggerak percepatan pertumbuhan ekonomi negara. Kok di kita tidak bisa, malah jadi bancakan?” kata Rizal dalam diskusi "RUU BUMN, Mencegah BUMN Jadi ATM Jelang Pemilu 2019" di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7).


Dia mengungkapkan bahwa pengelolaan BUMN sangat amburadul dari tahap penunjukan komisaris dan direksi BUMN. Pemilihan pejabat BUMN cenderung serampangan sehingga bisa diisi orang-orang yang tidak punya kemampuan dalam mengelola BUMN.

"Penunjukan komisaris, direksinya, asal-asalan. Asal nyetor akhirnya bisa jadi komisaris atau direksi," kritik mantan Kepala Bulog ini.

Pria yang pernah menjadi penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menegaskan bahwa membenahi BUMN sangat mudah dengan satu catatan. Yaitu, tidak ada konflik kepentingan di dalam prosesnya.

Ketika menjabat Menko Perekonomian di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli pernah melakukan revaluasi aset PLN sehingga nilainya meningkat jadi Rp 200 triliun saat perusahaan negara itu nyaris bangkrut di tahun 2000.

Ketika menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal menyarankan pemerintah melakukan revaluasi akhir aset sehingga asetnya meningkat Rp 800 triliun.

"Kalau Rizal Ramli jadi presiden, kita benahi itu semua. Bukannya sombong, satu gebrakan saja waktu saya jadi Menko Maritim bisa hasilkan Rp 1000 triliun," tegasnya. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya