Berita

Politik

Daya Tawar PKS Di Pilpres Semakin Tipis

SELASA, 17 JULI 2018 | 02:34 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Konflik internal yang berkepanjangan di internal PKS diperkirakan akan mengakibatkan banyak suara kader yang kemungkinan pindah pada Pilpres 2019.

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, suara abstain artinya tidak akan memilih pasangan capres-cawapres yang diusung PKS atau yang diusung di luar PKS alias golput.

"Pengaruh konflik di tubuh PKS akan sedikit banyak membuat suara kader yang akan absten alias goput. Dalam artian tidak akan memilih pasangan yang diusung PKS atau yang diusung di luar koalisi PKS," ujar Ray di Jakarta, Senin (16/7).


Ray menambahkan, potensi suara PKS bisa banyak yang abstain jika konflik tidak secepatnya diselesaikan. Apalagi jika PKS dalam pilpres tidak mengusung kader sendiri dalam koalisi.

"Sekarang kan PKS sudah mulai protes, agar menjadi cawapres dalam koalisi dengan Prabowo, tapi di sisi lain kadernya tidak juga didorong," katanya.

Selain itu, menurut Ray, konflik yang terjadi dengan banyaknya caleg PKS yang mengundurkan diri, membuat daya tawar PKS makin berkurang di koalisi Prabowo. Sebetulnya, jika daya tawar PKS kuat, maka sejak awal Prabowo tidak masalah memilih kader PKS sebagai cawapres.

"Sekarang kan ada kecenderungan Prabowo mencari cawapres di luar PKS. Jadi untuk sekarang daya tawar PKS sudah tidak dilihat orang," katanya.

Apabila Prabowo memilih cawapres di luar PKS, menurutnya tidak menjadi masalah. Selain karena kecenderungan PKS yang mengunci diri dengan tidak mau berkoalisi dengan Jokowi, ditambah lagi adanya pernyataan resmi PKB yang sudah mendukung Jokowi. Membuat peluang terbentuknya koalisi poros ketiga makin kecil.

"Bergabungnya PKB ke Jokowi menjadi keuntungan bagi Prabowo dalam memilih cawapresnya. Dia tidak harus memilih PKS, jadi ada peluang ke PAN dan Demokrat. Walaupun PKS tidak dilibatkan dalam cawapres, suranya pun kemungkinan besar juga tidak akan memilih ke koalisi Jokowi," tutupnya. [rus]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya