Berita

Politik

Daya Tawar PKS Di Pilpres Semakin Tipis

SELASA, 17 JULI 2018 | 02:34 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Konflik internal yang berkepanjangan di internal PKS diperkirakan akan mengakibatkan banyak suara kader yang kemungkinan pindah pada Pilpres 2019.

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, suara abstain artinya tidak akan memilih pasangan capres-cawapres yang diusung PKS atau yang diusung di luar PKS alias golput.

"Pengaruh konflik di tubuh PKS akan sedikit banyak membuat suara kader yang akan absten alias goput. Dalam artian tidak akan memilih pasangan yang diusung PKS atau yang diusung di luar koalisi PKS," ujar Ray di Jakarta, Senin (16/7).


Ray menambahkan, potensi suara PKS bisa banyak yang abstain jika konflik tidak secepatnya diselesaikan. Apalagi jika PKS dalam pilpres tidak mengusung kader sendiri dalam koalisi.

"Sekarang kan PKS sudah mulai protes, agar menjadi cawapres dalam koalisi dengan Prabowo, tapi di sisi lain kadernya tidak juga didorong," katanya.

Selain itu, menurut Ray, konflik yang terjadi dengan banyaknya caleg PKS yang mengundurkan diri, membuat daya tawar PKS makin berkurang di koalisi Prabowo. Sebetulnya, jika daya tawar PKS kuat, maka sejak awal Prabowo tidak masalah memilih kader PKS sebagai cawapres.

"Sekarang kan ada kecenderungan Prabowo mencari cawapres di luar PKS. Jadi untuk sekarang daya tawar PKS sudah tidak dilihat orang," katanya.

Apabila Prabowo memilih cawapres di luar PKS, menurutnya tidak menjadi masalah. Selain karena kecenderungan PKS yang mengunci diri dengan tidak mau berkoalisi dengan Jokowi, ditambah lagi adanya pernyataan resmi PKB yang sudah mendukung Jokowi. Membuat peluang terbentuknya koalisi poros ketiga makin kecil.

"Bergabungnya PKB ke Jokowi menjadi keuntungan bagi Prabowo dalam memilih cawapresnya. Dia tidak harus memilih PKS, jadi ada peluang ke PAN dan Demokrat. Walaupun PKS tidak dilibatkan dalam cawapres, suranya pun kemungkinan besar juga tidak akan memilih ke koalisi Jokowi," tutupnya. [rus]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya