Berita

Fahri Hamzah/RMOL

Politik

Fahri Minta Pemerintah Jujur, Beli Saham Frerport Dari Kantong Siapa

JUMAT, 13 JULI 2018 | 19:55 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Divestasi saham freeport Indonesia dinilai sebagai cara Pemerintah untuk mengalihkan saham ke perusahaan pihak ketiga dan keempat.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah merasa ada kejanggalan terhadap pelepasan saham Freeport yang ditutup-tutupi pemerintah terkait kepemilikan tambang Freeport tersebut.

"Itu bukan divestasi sebetulnya, hanya pengalihan saham di antara perusahaan dan ada pembagian-pembagian saham sehingga menyebabkan tidak utuh yang 51 persen itu," ujar Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/7).


Fahri meminta pemerintah transparan dan dapat menjelaskan secara rinci terkait pengalihan komposisi saham dengan tidak hanya sebatas pencitraan prestasi semata.

"Lebih baik dijelaskan dulu secara transparan ini yang beli siapa, Rp53 triliun itu uang darimana dan dari kantong siapa? Karena yang jelas itu bukan dari APBN. Makanya tidak usah gembar-gembor dan gagah-gagah divestasi 51 persen. Jujur ajalah. Kejujuran itu jauh lebih penting daripada yang lain daripada nanti jadi masalah baru lagi," pungkasnya. [nes]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya