Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Balik Semprot Susi

JUMAT, 13 JULI 2018 | 17:50 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Aksi saling balas kritik antara Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Twitter kian memanas.

Kemarin, Susi membalas kritikan Fahri lewat akun Twitter pribadinya @susipudjiastuti, Fahri dengan santai balik serang Susi untuk koreksi kebijakannya.

Menurut Fahri kebijakan Bu Susi telah menciptakan kemiskinan di masyarakat.


"Dia keliru itu, apapun yang dia lakukan kalau efeknya rakyat miskin itu tidak bisa dibenarkan, mau alasan konservasi ataupun omong kosong lainnya," ujar Fahridi Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/7).

Ia juga mengkritisi kebijakan Susi terkait penangkapan iklan ilegal. Menurutnya Susi telah salah kaprah dengan jabatan yang diemban.

Fahari menilai Susi bukan bertugas menegakkan hukum. Seharusnya Susi bisa merangkul Panglima TNI dan Kapolri untuk menyeret oknum nakal yang melindungi para ilegal fishing.

"Tidak usah dia yang bertugas, sampai-sampai mau supaya hukumnya dia yang buat, tugas dia itu armada eksplorasi laut. Menuntun dan mengajak rakyat Indonesia supaya beralih ke laut, itu konsep poros maritim, poros maritim itu bukan berarti merubah bu Susi menjadi penegak hukum, poros maritim itu artinya merubah mental bangsa Indonesia supaya melihat ke laut," jelas Fahri.

Hukum yang patutnya ditegakkan oleh Susi bukanlah menenggelamkan kapal asing. Menurutnya yang perlu dibangun Susi bukanlah pencitraan seperti itu melainkan membangun ekonomi kemasyarakatan bagi masyarakat yang tinggal di pesisir tersebut.

"Ekonomi itu harus terintegrasi, ada unsur konservasinya tapi juga harus ada unsur kemasyarakatan, kesejahteraan dan ekonomi, ada unsur keberlanjutan, ini tiga-tiganya harus ada, jangan di awal-awal karena hanya ingin 'show' kepada orang asing lalu masyarakat dibiarkan miskin, itu salah," tututnya. [nes]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya