. Pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) bersama Rio Tinto dan Freeport McMoran Inc (FCX) akhirnya menyepakati pokok-pokok perjanjian atau Head of Agreement (HoA) terkait proses divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih mengatakan, dalam perjanjian tersebut, Inalum akan mengeluarkan dana sebesar 3,85 miliar dolar AS untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di PTFI dan 100 persen saham FCX di PT Indocopper lnvestama, yang memiliki 9,36 persen saham di PTFI.
"Nilai dana divestasi sebesar 3,85 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 55,44 triliun tidaklah kecil," ujar Eni dalam keterangannya, Jumat (13/7).
Sebab, kata politikus Golkar ini, di tengah target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih membutuhkan banyak suntikan modal, pemerintah malah harus mengeluarkan miliaran dolar untuk membeli saham PTFI.
"Apalagi nilai tukar rupiah atas dolar berada dititik kritis, sehingga pemerintah harus membendungnya untuk menjaga pelemahan rupiah yang bisa berdampak sistemik kepada cadangan keuangan nasional," ujarnya.
Dengan kondisi itu, Eni mempertanyakan kenapa pemerintah melakukan divestasi saham saat ini dengan harga mahal. Padahal skema kontrak PTFI akan berakhir di tahun 2021.
"Sebetulnya pemerintah bisa mengatur PTFI jika ingin memperpanjang kontrak baru melalui syarat perpajangan kontrak, karena posisi pemerintah kuat. Ini yang saya tidak bisa pahami," kritik Eni.
Eni menuturkan, tarik ulur divestasi saham PTFI sebetulnya telah berlangsung lebih dari dua dekade dengan berbagai perubahan regulasi. Dimulai dari Kontrak Karya II pada 1991 yang memuat ketentuan Freeport wajib melakukan divestasi 51 persen sahamnya yang tidak kunjung terealisasi.
"Baru pada 2018 dicapai kesepakatan divestasi antara Inalum, Rio Tinto dan Freeport McMoran," tandasnya.
Dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, lanjut Eni, seharusnya pemerintah berhitung dengan memiliki skema lain. "Apalagi pemerintah memiliki peluang dalam kesepakatan baru dalam misi perpanjangan kontrak PTFI di Indonesia yang mulai diajukan di tahun 2019," saran dia.
Hal itu kata dia menjadi penting untuk mempertegas kepentingan transaksi divestasi ini untuk kepentingan nasional dengan memperkecil celah kerugian keuangan negara.
[rus]
