Berita

Ahok/Net

Politik

Pengamat: Ahok Itu Politisi Pasti Mau Jabatan Politik

Cocok Jadi Dubes
JUMAT, 13 JULI 2018 | 10:14 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Kabar bebas mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sontak terdengar begitu juga dengan desas-desus jabatan publik apa yang akan diembannya kelak turut heboh diperbincangkan.

Sebagai mantan politisi, terpidana kasus penodaan agama itu tidak mungkin menolak jabatan politik apapun yang ditawarkan.

Begitulah yang disampaikan oleh pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin ketika dimintai pendapat terkait hal tersebut.


"Pasti mau. Ahok itu kan politisi. Jika diberi jabatan politik pasti mau. Siapapun politisi, yang bermasalah atau tidak jika diberi jabatan politik pasti akan diambil," ujar Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/7).

Di lain sisi, dia juga meragukan posisi cawapres yang mungkin ditawarkan kepada Ahok mengingat waktu yang mepet dan kekisruhan yang mungkin saja muncul di masyarakat.

"Untuk cawapres berat, dan untuk jabatan menteri pun tergantung siapa yang terpilih menjadi presiden nanti di 2019. Tapi itu hak Ahok untuk berpolitik lagi atau tidak," imbuhnya.

"Namun menurut pandangan saya, lebih baik Ahok tidak diberi jabatan dulu," tambah Ujang Komarudin.

Menurutnya, jabatan Duta Besar RI di Luar Negeri adalah jabatan yang tepat untuk Ahok demi mencegah munculnya kontroversi politik lainnya.

"Kalau pun mau diberi jabatan, Dubes itu sepertinya cocok untuk sementara waktu ini, karena berada di luar negeri. Untuk mempromosikan Indonesia di luar negeri, karena jika masih di dalam negeri masih akan memunculkan kontroversi," paparnya.

Ditanya negara mana yang cocok untuk Ahok sebagai Dubes, menurutnya Tiongkok dan Rusia adalah yang paling tepat.

"Negara Tiongkok dan Rusia cocok," pungkas Ujang Komarudin. [rus]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Peristiwa Anak Bunuh Diri di NTT Coreng Citra Indonesia

Selasa, 03 Februari 2026 | 05:38

SPPG Purwosari Bantah Kematian Siswi SMAN 2 Kudus Akibat MBG

Selasa, 03 Februari 2026 | 05:20

Perdagangan Lesu, IPC TPK Palembang Tetap Tunjukkan Kinerja Positif

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:59

Masalah Haji yang Tak Kunjung Usai

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:42

Kilang Balongan Perkuat Keandalan dan Layanan Energi di Jawa Barat

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:21

Kemenhub: KPLP Garda Terdepan Ketertiban Perairan Indonesia

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:59

BMM dan Masjid Istiqlal Luncurkan Program Wakaf Al-Qur’an Isyarat

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:40

Siswa SD Bunuh Diri Akibat Pemerintah Gagal Jamin Keadilan Sosial

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:13

Menguak Selisih Kerugian Negara di Kasus Tata Kelola BBM

Selasa, 03 Februari 2026 | 02:59

Rencana Latihan AL Iran, China dan Rusia Banjir Dukungan Warganet RI

Selasa, 03 Februari 2026 | 02:40

Selengkapnya