KAI Ngarep Rp 3,6 T Bisa Cair Bulan Ini

PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) menyambut baik du­kungan pemerintah yang akan memberikan tambahan Penyer­taan Modal Negara (PMN) sebe­sar Rp 3,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.Vice President (VP) Public Rela­tions KAI, Agus Komarudin men­gakui, tambahan suntikan modal tersebut memang akan digunakan untuk melanjutkan dukungan ter­hadap proyek strategis nasional sekaligus untuk memperbaiki struktur permodalan dalam men­ingkatkan kapasitas usaha.

"Iya, dana dari PMN ini memang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional yang digencarkan pemerintah, khusus­nya untuk proyek LRT (light rail transit) Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi)," akunya mela­lui pesan singkat kepada Rakyat Merdeka, kemarin malam.

Ia berharap, tambahan suntikan modal dari PMN tersebut bisa segera dimanfaatkan untuk melan­jutkan pembangunan LRT yang tengah berjalan. "Mudah-mudahan paling cepat bisa bulan ini (pen­cairan dana PMN)," katanya.

Terpisah, PT Adhi Karya (Perse­ro) selaku kontraktor menargetkan LRT Jabodebek sudah mulai diuji coba melintas (running test) pada Mei-Juni 2019. Direktur Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem dan Investasi Adhi Karya, Agus Karianto mengatakan, bila uji coba melintas tidak memungkinkan di­lakukan secara keseluruhan, maka akan dilakukan bertahap.

"Setelah Mei-Juni kita sudah mulai running test, diharapkan seperti itu. Tapi, mungkin secara bertahap. Kalau tidak bisa secara keseluruhan, paling tidak dari lin­tas layanan I dan III bisa dilakukan test dulu," katanya usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, kemarin.

Sayangnya, ia belum bisa bi­cara lebih lanjut terkait kapan tepatnya LRT Jabodebek siap beroperasi. Menurutnya, hal itu tergantung PT KAI (Persero) selaku operator. "Nah itu sangat tergantung KAI nanti, kesiapan dari operatornya. Operatornya kan KAI," imbuhnya.

Hingga akhir Juni 2018, pro­gres fisik proyek LRT Jabodebek Tahap I secara total sudah men­capai 40 persen.

Sebelumnya, dikutip dari Setkab.go.id, pada Juli 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penamba­han Penyertaan Modal Negara Re­publik Indonesia ke dalam Modal Saham pada saham Perusahaan Perseoran (Persero) PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). "Nilai peny­ertaan modal negara sebagaimana dimaksud Rp 3,6 triliun," demikian bunyi Pasal 2 ayat 1 PP, seperti dikutip Setkab.go.id.

Penambahan penyertaan modal tersebut, dalam rangka melanjutkan dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional mela­lui penugasan kepada PT KAI sesuai dengan Perpres Perce­patan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/LRT Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek).

Yang mana, dananya bersum­ber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018. "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian bunyi Pasal 3 Peraturan Pemerin­tah Nomor 26 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly pada 4 Juli 2018 itu. ***