. Politisasi SARA yang muncul di Pilkada DKI 2017 berpotensi terulang dan digunakan oleh lawan politik calon presiden petahana Joko Widodo pada Pilpres 2019.
"Dalam konteks pemilu akan datang, masih akan terulang seperti yang terjadi di Pilkada DKI (menggunakan isu SARA)," kata Kepala Pusat Penelitian LIPI Adriana Elisabeth dalam diskusi publik "Evaluasi Pilkada 2018: Masihkan Isu SARA Bermain di Pemilu 2019?" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (11/7).
Ada sejumlah faktor yang mendorong isu SARA kembali digiring oleh pihak oposisi. Salah satunya, politik identitas yang kerap menjadi titik krusial kehidupan umat manusia.
Selain itu, hal tersebut disinyalir dapat menstimulasi pihak tidak bertanggungjawab untuk melakukan apa saja sesuai yang diyakini.
"Dinamika politik identitas ini tidak bisa dipungkiri," tuturnya.
Adriana menambahkan, masifnya isu SARA tidak lepas dari dukungan finansial dan skenario figur kompeten secara terselubung. Tujuannya, agar hal tersebut dilakukan secara kontinyu guna menggerus elektabilitas lawan demi merealisasikan tujuan politik.
"Intoleransi ini bermula dari orientasi politik. Politik kita hanya berpikir sesaat dan tidak visioner," tuturnya.
Sementara itu, narasumber lainnya, Boni Hargens, memprediksi politik identitas masih terus dimainkan saat Pemilu 2019. Untuk itu, pengamat politik tersebut mengimbau seluruh elemen bersatu menolak isu SARA saat Pilpres mendatang.
"Politik identitas sebagai modal politik efek dari DKI Jakarta benar terjadi. Ada yang bilang mereka (oposisi) kalah di Jabar, itu salah. Karena multi partai mampu membangun pilihan. Kita harus memikirkan Indonesia setelah 2019. Survei Jokowi masih tinggi. Saya mengapresiasi GP Ansor, karena mampu menjaga Indonesia. Kegiatan ini butuh komitmen yang kuat, meskipun sedikit kelompok SARA," pungkasnya.
[rus]
