Berita

TGB/Net

Politik

Demokrat: TGB Bakal Dikenai Sanksi, Tapi Tidak Dipecat

SELASA, 10 JULI 2018 | 14:10 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Partai Demokrat akan memberikan sanksi kepada anggota Majelis Tinggi Demokrat TGH Zainul Majdi atau yang akrab dikenal Tuan Guru Bajang (TGB). Sanksi diberikan karena gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) itu telah menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

"Sanksi memang kemarin itu (Rapat Majelis Tinggi Demokrat) belum dibicarakan secara tegas, namun biasanya kalau menyangkut masalah tentu pasti ada sanksinya," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/7).

Namun menurutnya sanksi tersebut tidak akan sampai pada tahap pemecatan seperti yang diperbincangkan oleh beberapa pihak selama ini.


"Yang namanya pelanggaran etika tidak sampai pada pemecatan, semua itu pasti ada derajat dari kesalahannya jadi sanksi apa yang diputuskan nanti tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada," jelasnya.

Nantinya, sambung wakil ketua DPR itu, TGB akan dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Partai untuk dimintai keterangan atas sikap yang diambil. Setalah itu, baru diputuskan sanksi yang akan diberikan.

"Kalau rencana itu tentunya yang melaksanakan pasti Mahkamah Kehormatan Partai nanti," pungkasnya. [ian]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya