Berencana Pajaki Laba Ditahan, PSI Kritik Pemerintah

Kementerian Keuangan berencana memajaki laba ditahan (retained earnings) perusahaan. Tak hanya itu, Kemenkeu juga akan mengenakan pajak bagi warisan. Rencana ini malah dinilai akan menjadi disinsentif dan melemahkan dunia usaha.

Hal tersebut menuai banyak komentar, salah satunya Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo.

"Kalau kita lihat rencana ini malah sebaliknya akan melemahkan perusahaan," ujar Rizal dalam keterangan pers, Senin (9/7).

Rizal mengatakan, justru untuk memperkuat permodalan, perusahaan selama ini banyak mengandalkan laba di tahan, ditengah tingginya bunga dari perbankan.

"Manfaat laba ditahan ini juga untuk keleluasan dana bagi expansi kedepan bila mana di perlukan. Kalau terpaksa tidak ada laba ditahan terpaksa perusahaan mencari pinjaman baru bila mana ada kebutuhan expansi," tambahnya.

Selain itu, ia juga memperjelas jika penambahan pengenaan pajak atas laba ditahan juga bertentangan dengan norma-norma rasio usaha sehat.

“Kreditor (Bank) kan biasa mengimbau agar tidak ada pembagian dividen, minimal harus memdapat per setujuan kreditor. Dana ini adalah hasil usaha yang sudah dikenakan pajak keuntungan. Jadi harus jangan sampai diganggu. Sebab itu merupakan hak managemen atau pemegang saham  untuk penentuaan kebijakan yang terbaik,” paparnya.

Dengan begitu, Kemenkeu secara tidak langsung justru membuat perusahan merasa kesulitan dalam memperoleh dana untuk mengembangkan perusahaan mereka. Padahal menurutnya, pengembangan usaha ini penting untuk menarik daya beli konsumen agar terus menggunakan hasil produksi dari suatu perusahaan. [fiq]