Berita

Politik

Nasdem Bisa Singkirkan PDIP Dari Jokowi

SENIN, 09 JULI 2018 | 16:46 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Partai Nasdem menjadi ancaman PDI Perjuangan di koalisi pengusung Joko Widodo di Pilpres 2019.

"Sebaiknya PDIP berhati-hati karena bagi partai koalisi Jokowi untuk menghadapi pemilu 2019 nanti partai akan menggunakan nama Jokowi seolah mendukung partai-partai tersebut," kata Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/7).

Dia melihat partai koalisi Jokowi harus mempunyai bargaining posisition untuk memuluskan kepentingannya. Dalam konteks ini Partai Nasdem punya nilai lebih dan jelas mengancam partai PDIP sebagai partai utama pengusung Jokowi.


Selain klaim lebih moncer mengusung calon di Pilkada 2018 dari banteng moncong putih, kata dia, Nasdem memainkan politik yang saat ini membuat nyaman Jokowi. Hal ini nampak ketika Nasdem terang-terangan mengusung Jokowi dua periode tanpa berpikir panjang.

Panji menilai partai besutan Surya Paloh cerdik untuk mendapat kepercayaan Jokowi dibanding dengan PDIP. Sebagai contoh Nasdem memperlakukan Jokowi sebagai pejabat Negara berbeda dengan PDIP yang menyebut Jokowi sebagai petugas partai dan posisinya mengklaim kemenangan Pilkada pun jadi salah satu indikator, bahwa Nasdem mempunyai kekuatan yang tidak kalah dengan PDIP.

"Jika PDIP lengah sedikit saja bukan tidak mungkin Jokowi akan memprioritaskan Nasdem karena Jokowi merasa di atas angina dan dibutuhkan oleh-oleh partai-partai koalisi untuk meraup suara," tutup Panji.[dem]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya