Berita

Politik

Nasdem Bisa Singkirkan PDIP Dari Jokowi

SENIN, 09 JULI 2018 | 16:46 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Partai Nasdem menjadi ancaman PDI Perjuangan di koalisi pengusung Joko Widodo di Pilpres 2019.

"Sebaiknya PDIP berhati-hati karena bagi partai koalisi Jokowi untuk menghadapi pemilu 2019 nanti partai akan menggunakan nama Jokowi seolah mendukung partai-partai tersebut," kata Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/7).

Dia melihat partai koalisi Jokowi harus mempunyai bargaining posisition untuk memuluskan kepentingannya. Dalam konteks ini Partai Nasdem punya nilai lebih dan jelas mengancam partai PDIP sebagai partai utama pengusung Jokowi.


Selain klaim lebih moncer mengusung calon di Pilkada 2018 dari banteng moncong putih, kata dia, Nasdem memainkan politik yang saat ini membuat nyaman Jokowi. Hal ini nampak ketika Nasdem terang-terangan mengusung Jokowi dua periode tanpa berpikir panjang.

Panji menilai partai besutan Surya Paloh cerdik untuk mendapat kepercayaan Jokowi dibanding dengan PDIP. Sebagai contoh Nasdem memperlakukan Jokowi sebagai pejabat Negara berbeda dengan PDIP yang menyebut Jokowi sebagai petugas partai dan posisinya mengklaim kemenangan Pilkada pun jadi salah satu indikator, bahwa Nasdem mempunyai kekuatan yang tidak kalah dengan PDIP.

"Jika PDIP lengah sedikit saja bukan tidak mungkin Jokowi akan memprioritaskan Nasdem karena Jokowi merasa di atas angina dan dibutuhkan oleh-oleh partai-partai koalisi untuk meraup suara," tutup Panji.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya