Berita

Politik

DPR Dan Pemerintah Bahas Kerjasama Pesawat Tempur RI-Korsel

SENIN, 09 JULI 2018 | 11:48 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha mengatakan Rapat Kerja dengan Pemerintah yaitu bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri merupakan rapat kerja membahas kerjasama luar negeri di bidang pertahanan dengan Republik Korea atau Korea Selatan.

"Jadi hari rapat mengenai kerjasama pertahanan Indonesia-Korea Selatan," ujar Satya di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/7).

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kerjasama pertahanan tersebut lebih rincinya akan membahas terkait perkembangan proyek pesawat tempur generasi 4.5 Korea-Indonesia Fighter Experimental (KFX/IFX).


"Jadi dalam agenda ini tentunya ada pandangan-pandangan bagaimana kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan di bidang pertahanan, terutama rencana pembangunan KFX/IFX," paparnya.

Satya juga menjelaskan bahwa rapat tersebut akan turut membahas produksi kapal selam oleh program bersama joint-section antara PT PAL dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Korea Selatan yang dua unitnya dibuat di Korea serta satu unit lainnya di Indonesia.

"Kita akan bahas juga beberapa kapal-kapal selam yang selama ini diproduksi oleh Korea Selatan bersama-sama  dengan PT PAL, di Surabaya itu kan sudah berjalan dengan baik ya kita harapkan di bidang kedirgantaraan akan terealisasi dengan baik juga," tambahnya.

Politisi Partai Golkar itu menyampaikan bahwa kerjasama luar negeri pertahanan dengan Korsel terjebut merupakan kerjasama pertahanan formal pertama kali yang dibentuk antar dua negara.

"Ini merupakan kerjasama yang diformalkan nanti dalam bentuk ratifikasi undang-undang, kebetulan kita juga sudah punya hubungan yang cukup erat dengan Korsel," pungkas Satya. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya