Foto: Humas Kementerian PUPR
Pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi di perdesaan termasuk pada lokasi yang menjadi target penanganan stunting menjadi salah satu prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dalam hal ini, kementerian yang dipimpin Menteri Basuki Hadimuldjono itu melakukan pembangunan infrastruktur dasar melalui program Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat) Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan.
Skema Padat Karya Tunai (PKT) dengan pemberdayaan masyarakat dilakukan agar masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaannya.
“Ketersediaan air bersih dan sanitasi layak menjadi salah satu kunci pengurangan jumlah stunting di Indonesia,†kata Menteri Basuki saat mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara Rembug Desa Pencegahan Anak Kerdil (stunting) di Desa Dakung, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2018 tengah fokus melaksanakan Program PKT Bidang Permukiman dalam rangka penanganan stunting di 100 lokasi/desa yang berada di 10 kabupaten prioritas yakni Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dan Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua.
Alokasi dana di 10 kabupaten tersebut sebesar Rp 56 miliar yang terbagi menjadi Rp 30 miliar untuk sanitasi perdesaan dan Rp 26 miliar untuk program SPAM Perdesaaan/Pamsimas.
Jenis kegiatan sanitasi perdesaan yakni pembuatan tangki septik individual, komunal untuk 5 hingga 10 kepala keluarga, dan kombinasi keduanya.
Sementara untuk Pamsimas berupa pembuatan SPAM baru atau optimalisasi SPAM eksisting dengan melakukan rehabilitasi dan menambah sambungan rumah. Besar anggaran per desa sekitar Rp 250-300 juta
Di Kabupaten Lombok Tengah, pada tahun 2018, Kementerian PUPR melaksanakan kegiatan Pamsimas dan Sanitasi Padat Karya di 10 Desa dengan jumlah tenaga kerja setiap desa sebanyak 15 hingga 20 orang dan total biaya Rp 5,5 miliar.
Dalam pelaksanaanya dilakukan terlebih dahulu survey lokasi dan perekrutan tenaga fasilitator lapangan yang akan mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan dan administrasi kegiatan.
Para fasilitator juga membantu sosialisasi mengenai program yang akan dilakukan masyarakat dan membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM). KSM selanjutnya yang akan menyusun program, pelaksanaan, dan pemanfaatan dan pengelolaannya.
Turut mendampingi Menteri Basuki yakni Dirjen Pembiayaan Perumahan sekaligus Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Lana Winayanti.
[ian/***]
