Berita

Foto/Net

Politik

Hanura Anggap Wiranto Bahaya Laten Orde Baru

JUMAT, 06 JULI 2018 | 23:52 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang juga ketua Dewan Pembina Partai Hanura, diduga telah melakukan intervensi kepada KPU dan dianggap sebagai penerus Orde Baru.

“Cara-cara yang dilakukan Menko Polhukam seperti Orde Baru, ini bahaya laten Orde Baru,” kata pendiri Partai Hanura Djafar Badjeber kepada wartawan di gedung City Tower, Jakarta, Jumat (6/7).

Menurutnya cara-cara seperti menskenariokan, merekayasa dan mengintervensi identik dengan pola yang dilakukan oleh Orde Baru di masanya.


“Sekarang sudah tidak begitu, saya akan lawan sampai titik darah penghabisan,” tegasnya.

Lanjut Djafar, langkah yang akan dilakukan oleh Hanura selain melaporkan masalah ini ke Bawaslu, dengan mengepung KPU.

“Jadi bukan cuma saudara Muhammad Sangaji (Ketua DPD Hanura) saja yang akan turun kepung KPU, saya juga,” pungkas dia.

Sebelumnya, Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Hanura, Dodi S Abdulkadir menduga ada peran Dewan Pembina Wiranto dalam keputusan KPU mengubah sistem informasi politik partainya.

Pihaknya menyebut Wiranto menggunakan kewenangannya sebagai Menko Polhukam untuk mengintervensi KPU. [fiq]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya