Berita

Dodi S Abdulladir/RMOL

Politik

Hanura: Harusnya Wiranto Duduk Bareng OSO Bukan Intervensi KPU

JUMAT, 06 JULI 2018 | 17:56 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Ketua Hukum dan HAM DPP Partai Hanura Dodi S Abdulladir menyatakan DPP Hanura sangat menyesalkan langkah Ketua Dewan Pembina Hanura sekaligus Menko Polhukam Wiranto yang diduga mengintervensi KPU.

"Kami berharap Bawaslu mencermati hal ini, ada dugaan KPU telah diintervensi, ada agenda apa yang dimainkan ini," ujar Dodi di gedung City Tower, Jakarta, (6/7).

Pihaknya mencium, Wiranto telah melakukan intervensi terhadap keputusan KPU saat menggelar Rakortas pada 5 Juli 2018. Pertemuan itu dihadiri oleh Kemenkumham, KPU, MA dan Pengadilan TUN Jakarta.


Sehingga data Sipol yang telah sah diverifikasi oleh KPU diubah. Padahal untuk mengubah data kepengurusan partai di Sipol harus dengan usulan dan persetujuan ketua umum yang sah.

"Kepengurusan yang sah adalah Hanura pimpinan Dr. Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lontung Siregar," tegasnya.

Dodi menegaskan akan menggugat KPU termasuk Menko Polhukam yang telah menggunakan kekuasaan untuk agenda politik pribadi.

"Menko Polhukam terkesan menggunakan jabatannya untuk agendanya sendiri, harusnya mau bahas Hanura ya duduk bareng dengan ketua umum yang sah," pungkasnya. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya