DPP Partai Demokrat mendapat laporan adanya pelanggaran yang berpotensi menjadi pidana Pemilu di dua provinsi Pemilihan Gubernur yaitu Lampung dan Papua.
"Dua daerah ini menurut laporan yang kami, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat terima langsung dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur daerah tersebut, menyampaikan bahwa telah terjadi hal - hal yang tidak sepatutnya terjadi dan dilakukan," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan melalui siaran pers, pagi ini (Jumat, 6/7).
Pertama di Pilkada Lampung, papar Hinca, berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang diterima DPP Partai Demokrat, telah terjadi perbuatan politik uang secara besar-besaran yang diduga dilakukan oleh pasangan calon nomor urut tiga, Arinal Djinaidi - Chusnunia Halim.
Masih kata Hinca, politik uang tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk di antaranya pemberian uang tunai yang dimasukkan ke dalam amplop dengan besaran bervariasi mulai Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu kemudian dibagikan kepada masyarakat seluruh desa di Provinsi Lampung menjelang hari H pemilihan.
Politik uang tersebut juga diduga melibatkan salah satu tokoh pengusaha di Provinsi Lampung.
"Saat ini laporan ke Bawaslu provinsi atas politik uang tersebut telah diterima sebagai politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif, serta akan disidangkan oleh Bawaslu dengan ancaman diskualifikasi pada pelaku dan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang," tutur Hinca.
DPP Partai Demokrat, kata Hinca, meminta kepada Bawaslu Propinsi Lampung bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) agar bersama-sama mengusut secara tuntas oknum di balik sumber dana politik uang tersebut.
Selanjutnya di Pilkada Papua. Menurut Hinca, dari laporan dan bukti-bukti yang diterima DPP Partai Demokrat, telah terjadi upaya kecurangan yang sangat kasar dan tidak patut pada saat perhitungan rekapitulasi suara Pilkada Papua di kabupaten.
"Ada upaya yang diduga dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dua, pasangan yang didukung oleh PDIP, dengan cara mengubah hasil perhitungan di tingkat kecamatan/distrik," terang Hinca.
Secara khusus, urai Hinca, saat pleno rekapitulasi di Kabupaten Jaya Wijaya, kemarin (Kamis, 5/7), perolehan suara yang telah dihitung di distrik dan ditandatangani berita acaranya ternyata berubah di Kabupaten. Suara pasangan nomor urut satu, Lukas Enembe menjadi nol dan dipindahkan ke pasangan nomor urut dua.
"Perbuatan ini jelas adalah pelanggaran Pemilu yang sangat serius karena diduga juga telah memalsukan tanda tangan saksi terutama tanda tangan tim sukses nomor urut 1 Lukas Enembe," tegas Hinca.
Sebab berdasarkan hasil rekapitulasi DPP PD Papua juga informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian maupun Kodam setempat, Lukas Enembe memenangi Pilkada Papua 64 persen suara mengalahkan paslon nomor urut dua dengan perolehan 36 persen.
"Kami minta kepada seluruh komisioner KPU, aparat yang bekerja di lapangan dan kepada semua pihak yang terlibat dalam rekapitulasi suara, agar tidak mencoba dan berusaha merusak demokrasi dengan berupaya melakukan tindakan tercela dalam Pemilu," ujar Hinca.
Selain itu juga DPP Demokrat meminta kepada KPU Pusat, Bawaslu Pusat, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan khususnya kepada Presiden Jokowi agar memberikan perhatian serius terhadap proses perhitungan suara di Propinsi Papua.
"Segala bentuk kecurangan, sangat berpotensi memicu ketidak kondusifan Papua yang kita harapkan semua untuk bisa aman tentram dan damai," imbuhnya.
[wid]
