DPR Minta Polisi Telisik Pernyataan BPOM Soal SKM Palsu

DPR ikut ambil sikap terkait pernyatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) soal susu kental manis (SKM) tidak mengandung susu, yang akan berdampak penyakit diabetes dan obesitas.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisj IX untuk mengambil sikap. Salah satunya mendorong BPOM untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai pernyataan tersebut, mengingat disetiap kemasan terdapat label dari BPOM.

Tidak itu saja,  dia juga meminta Komisi VI DPR dan Komisi IX DPR memanggil perwakilan dari  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan kajian terhadap semua produk SKM.

Pihaknya juga meminta agar Kemenkes, BPOM berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menarik produk SKM dari peredaran.

"Saya mendorong Komisi III DPR dan Kepolisian untuk mengkaji secara mendalam motif dibalik pernyataan BPOM untuk dapat membuktikan kebenaran dari pernyataan tersebut, serta melakukan tindakan tegas," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7).

Bambang menambahkan perlu adanya tindakan tegas terhadap produsen SKM jika terbukti benar.

Menurut Bambang hal itu sudah masuk ranah penipuan terhadap masyarakat dan pelanggaran terhadap UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dia juga mendorong Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk memberikan sosialisasi bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dengan melakukan class action terhadap hal tersebut.

"Yang lebih penting, masyarakat untuk tidak mengonsumsi SKM sampai ada penjelasan resmi dari pihak produsen SKM, mengingat negara memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan masyarakat " ujar Bambang. [nes]