Sulit Mewujudkan KPK Netral Di Tahun Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sulit terlepas dari kepentingan politik, apalagi proses pemilihan semua pimpinannya harus melalui lembaga politik seperti DPR.

"Menurut saya sulit, karena pemilihan komisioner KPK di DPR, terus kemudian lapor ke presiden baru dilantik, jadi selama masih ada pelantikan, ini sulit," kata Hendri Satrio dalam diskusi publik bertajuk 'Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi Di Tahun Politik' di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (5/7).

Pengamat politik dari Universitas Paramadina ini mencontohkan KPK seperti mekanisme partai politik, di mana anggotanya selalu membela pimpinannya. Terlepas salah atau benar pimpinannya, tapi kader atau pengurus partai selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh ketuanya selaku orang yang melantik pengurus.

"Bang Masinton terus belain Bu Mega, memang dia harus begitu. Fadli Zon membela Prabowo memang begitu, kalau nggak bela susah hidupnya," seloroh dia.

Hal itu yang menjadi kondisi KPK saat ini, terlebih dalam memasuki tahun politik sekarang dan 2019 mendatang. Sehingga, sambung Hendri, yang diharapkan oleh masyarakat saat ini untuk KPK netral merupakan hal yang sulit.

"Kita mengharapkan sesuatu yang sulit dicapai, kita berdoa supaya mereka tidak berpihak. Selama lembaga anti rasuah ini dilantik sulit," ujarnya. [fiq]