Berita

Foto/RMOL

Politik

Demokrat Tak Pernah Tawarkan JK Nyapres Di 2019

KAMIS, 05 JULI 2018 | 14:36 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Partai Demokrat Menyatakan tidak pernah menawarkan kepada Jusuf Kalla, untuk diusung menjadi capres dan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2019.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto menanggapi hal tersebut, lantaran ada pemberitaan penolakan Jusuf Kalla terhadap tawaran Demokrat untuk 2019 mendatang.

"Kapan (Demokrat) usul itu? Yang kita ketahui bahwa Partai Demokrat hingga hari ini tentunya untuk calon presiden dan calon wakil presiden itu belum diputuskan," ujar Agus Hermanto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/7).


Dia berujar, saat ini Demokrat masih fokus pada dua opsi untuk Pilpres 2019 mendatang, salah satunya opsi poros ketiga. Namun, hal itu masih terus dibicarakan di majelis tinggi partai.

"Partai Demokrat mempunyai opsi, bisa opsi itu membuat poros ketiga ataupun mendukung salah satu poros atau pun opsi-opsi, sehingga Partai Demokrat masih terus melaksanakan diskusi-diskusi untuk menentukan langkah apa, strategi apa bagi Partai Demokrat yang akan diambil demi kebaikan bangsa dan negara dan Partainya," paparnya.

Sebelumnya dikabarkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak tawaran Partai Demokrat untuk maju dalam Pilpres 2019 bersama Agus Harimurti Yudhoyono.

Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi menyebutkan, penolakan JK atas dorongan Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono untuk berkoalisi membentuk poros ketiga. JK yang pernah mendamping Presiden SBY sebagai Wapres pada 2004-2009 itu ingin pensiun. [fiq]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya