Pilkada serentak 2018 telah terlaksana dengan baik, aman, dan damai, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Ini membuktikan bahwa Indonesia telah mampu menghayati dan menerapkan nilai demokrasi dalam kehidupan nyata.
Kini saatnya bangsa Indonesia kembali merajut rekonsiliasi kebangsaan sebagai bukti kemenangan demokrasi di Indonesia.
"Tidak ada untungnya bagi siapapun, pertikaian dan permusuhan yang menodai kedamaian dan persatuan kita sebagai bangsa. Kita merdeka untuk maju bersama dan kedamaian menjadi salah satu kuncinya. Ayo berdamai, bersaudara, untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, M. Mahfud MD di Jakarta.
Rekonsiliasi, menurut Mahfud harus diarahkan pada pemikiran untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan untuk Indonesia damai.
"Jangan hanya karena perbedaan dalam momentum pemilihan pemimpin yang satu kali dalam lima tahun, membuat persaudaraan itu menjadi rusak. Jangan korbankan persaudaraan hanya untuk kepentingan lima tahun." tegas pria kelahiran Sampang ini.
Lebih lanjut, ia menilai pelaksanaan Pilkada serentak 2018 telah berjalan dengan damai dan berkualitas. Kesuksesan ini menjadi bukti bahwa rakyat Indonesia sudah matang dalam berdemokrasi.
Namun, ke depan kualitas demokrasi di Indonesia harus terus ditingkatkan, terutama menyongsong Pemilu dan Pilpres 2019, di mana gesekan politik pasti akan lebih kencang.
Guru Besar Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini juga meminta aparat ke depan membuat semacam
cyber army. Keberadaan
cyber army ini menjadi penting untuk mengimbangi provokasi yang bersifat hoax, terutama
black campaign (kampanye hitam) yang lazimnya selalu masif tersebar dalam momentum kontestasi politik.
Ia menilai, penyebaran
black campaign secara masif akan mencederai proses demokrasi yang telah dibangun bangsa ini. Lebih berbahaya lagi bila terjadi penyebaran
hoax dan fitnah yang dieksploitasi kepentingan politik yang berpotensi membuat ketegangan dan konflik di tengah masyarakat.
Tak hanya penyelenggara, Mahfud meminta masyarakat juga menjadi kunci untuk memotong akses penyebaran
hoax dan kampanye hitam.
"Masyarakat harus memiliki ketahanan terhadap penyebaran
hoax, karena di mana ‘pemain-pemain’ hoax adalah orang terdidik, sementara penyebarnya kurang terdidik. Di sinilah dibutuhkan orang-orang waras untuk memberantas
hoax dan kampanye hitam tersebut," pungkas Mahfud.
[wid]
