Berita

Abdul Kharis Almasyahri/Net

Politik

Pagu Indikatif Pertahanan Masih Jauh Dari Yang Diajukan

KAMIS, 05 JULI 2018 | 11:24 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pagu indikatif pertahanan pada RAPBN 2019 dinilai terlalu jauh dari yang diajukan Kementerian Pertahanan.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyahri menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan telah mengajukan dana pertahanan sebesar Rp 215 triliun. Sementara yang ditetapkan dalam pagu indikatif tak lebih setengah dari yang diajukan tersebut.

“Yang ditetapkan ini Rp 106 triliun sementara yang diajukan kemarin oleh Kementerian Pertahanan mencapai Rp 215 triliun,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7).


Dijelaskan Kharis, Komisi I DPR telah menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) guna membahas perencanaan penganggaran pertahanan.

Politisi PKS itu menyebut bahwa anggaran diajukan itu sudah proporsional untuk kesejahteraan prajurit. Termasuk, untuk proyeksi modernisasi alutsista, pembangunan postur TNI, dan pembinaan SDM.

“Pokoknya dengan anggaran segitu harus dioptimalkan peran TNI dalam menjaga NKRI,” pungkasnya. [ian]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Masalah Klasik Tak Boleh Terulang di Musim Haji 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:15

BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:13

Jembatan Rusak di Pandeglang Diperbaiki Usai Tiga Siswa Jatuh

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:05

ATR/BPN Rumuskan Pola Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:53

Tim Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Nadiem Tak Berdasar Fakta Persidangan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:44

Kelantan Siapkan Kota Bharu Jadi Hub Asia, Sasar Direct Flight Bangkok hingga Osaka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:33

PLN Luncurkan Green Future Powered Today

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:30

Riki Sendjaja dan Petrus Halim Dikorek KPK soal Kredit Macet di LPEI

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:27

Juri LCC MPR Harus Minta Maaf Terbuka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:21

Polisi Jaga Ratusan Gereja di Jadetabek

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:14

Selengkapnya