Berita

Politik

Cara Nasdem Membajak Kader Partai Lain Membahayakan

KAMIS, 05 JULI 2018 | 09:28 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Hingga kini, Partai Nasdem dinilai terus membajak kader partai lain. Sebut saja misalnya, Lucky Hakim yang semula dari PAN, Syahrul Yasin Limpo dari Partai Golkar, Dominggus Mandacan dari PDIP, dan Vonny Anneke Panambunan dari Partai Gerindra.

Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi, pembajakan kader partai lain yang sudah "jadi" seperti yang dilakukan Nasdem, barangkali sah-sah saja. Namun, menjadi tidak etis ketika ada rumor soal mahar di dalamnya.

"Ya memang paling mudah membajak kader parpol lain itu pakai mahar. Itu bentuk paling mudahnya," kata Ari tentang isu mahar Lucky Hakim sebesar Rp 2 miliar yang diembuskan PAN.


Bentuk lain, kata Ari, adalah lewat cara-cara penyalahgunaan kekuasaan. Cara ini biasanya digunakan ketika mahar tidak membuat kader yang menjadi target tergiur.

"Saya sering keliling dan sudah sering dapat selentingan, kalau kepala daerah bermasalah, pindahlah ke Nasdem supaya kasusnya aman," kata Ari beberapa saat lalu (Kamis, 6/7).

Selentingan itu berkaitan dengan Jaksa Agung M. Prasetyo yang diketahui pernah lama menjadi pengurus DPP Nasdem. Terlepas benar atau tidak selintingan tersebut, kata Ari, penyalahgunaan kekuasaan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.

"Jadi Nasdem harus perbaiki pola dan proses kaderisasinya supaya ke depan tidak ada tudingan negatif bahwa Nasdem jadi muara kader yang terancam masalah hukum. Sebab (selintingan) ini gambaran di masyarakat," ujarnya.

Lebih jauh, Ari mengatakan, pembajakan kader parpol lain adalah cara instan yang justru bisa membahayakan Nasdem sendiri.

"Selain ideologi (kader bajakan) tidak kuat, dia rentan lompat lagi ke partai lain bila kepentingannya tak terakomodir di Nasdem. Jadi ada simalakama di sisi lain," ujarnya. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya