. Hingga kini, Partai Nasdem dinilai terus membajak kader partai lain. Sebut saja misalnya, Lucky Hakim yang semula dari PAN, Syahrul Yasin Limpo dari Partai Golkar, Dominggus Mandacan dari PDIP, dan Vonny Anneke Panambunan dari Partai Gerindra.
Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi, pembajakan kader partai lain yang sudah "jadi" seperti yang dilakukan Nasdem, barangkali sah-sah saja. Namun, menjadi tidak etis ketika ada rumor soal mahar di dalamnya.
"Ya memang paling mudah membajak kader parpol lain itu pakai mahar. Itu bentuk paling mudahnya," kata Ari tentang isu mahar Lucky Hakim sebesar Rp 2 miliar yang diembuskan PAN.
Bentuk lain, kata Ari, adalah lewat cara-cara penyalahgunaan kekuasaan. Cara ini biasanya digunakan ketika mahar tidak membuat kader yang menjadi target tergiur.
"Saya sering keliling dan sudah sering dapat selentingan, kalau kepala daerah bermasalah, pindahlah ke Nasdem supaya kasusnya aman," kata Ari beberapa saat lalu (Kamis, 6/7).
Selentingan itu berkaitan dengan Jaksa Agung M. Prasetyo yang diketahui pernah lama menjadi pengurus DPP Nasdem. Terlepas benar atau tidak selintingan tersebut, kata Ari, penyalahgunaan kekuasaan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.
"Jadi Nasdem harus perbaiki pola dan proses kaderisasinya supaya ke depan tidak ada tudingan negatif bahwa Nasdem jadi muara kader yang terancam masalah hukum. Sebab (selintingan) ini gambaran di masyarakat," ujarnya.
Lebih jauh, Ari mengatakan, pembajakan kader parpol lain adalah cara instan yang justru bisa membahayakan Nasdem sendiri.
"Selain ideologi (kader bajakan) tidak kuat, dia rentan lompat lagi ke partai lain bila kepentingannya tak terakomodir di Nasdem. Jadi ada simalakama di sisi lain," ujarnya.
[rus]
