Ada motif politik dan ekonomi di balik rencana mogok kerja karyawan maskapai Garuda yang tergabung dalam Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG).
Pengamat intelijen, Ngasiman Djoyonegoro menjelaskan, jika dirunut dari ancaman mogok ini keluar, maka bisa disebut rencana itu penuh dengan muatan ekonomi dan politik.
Sebab sebelumnya, ancaman mogok dikeluarkan jelang Ramadhan dan Idul Fitri. Sementara saat ini, ancaman itu keluar jelang keberangkatan jamaah haji Indonesia.
“Jika dirunut ada strategi besar di balik rencana mogok yaitu dari pemilihan waktu. Awalnya, saat Ramadan dan Idul Fitri yang berbarengan dengan mudik Lebaran 2018. Kini, mengancam lagi berdekatan dengan jadwal keberangkat jamaah haji Indonesia dan Idul Adha. Ini ada apa?" ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/7).
Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS) itu menilai aksi mogok kerja yang akan dilakukan Sekarga dan APG tidak ada kaitannya dengan hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan. Sebaliknya, aksi mogok ini kental dengan nuansa politik dan ekonomi.
Menurutnya, aktor politik dalam aksi ini ingin menciptakan kegaduhan dalam tubuh pemerintah Joko Widodo, dengan menggunakan BUMN sebagai sasaran. Sebab, keberhasilan mogok kerja ini akan serta merta membuat citra pemerintah tercoreng karena gagal dalam menciptakan kondisi aman di tahun politik.
Sementara dari sisi ekonomi, Ngasiman melihat ada upaya sistematis untuk membuat kesan manajemen Garuda Indonesia gagal mengelola bisnis. Situasi ini ditujukan untuk membuat karut-marut yang mengarah pada opini bahwa Garuda Indonesia diambang kebangkrutan.
“Semua tuntutan karyawan dan pilot sudah dipenuhi manajemen. Kinerja manajemen mengalami tren positif, semua dapat dilihat dalam laporan keuangan Garuda. Jadi, apalagi alasan mereka?†sambungnya.
Dia pun meminta pemerintah tegas dalam menyelamatkan perusahaan plat merah tersebut. Para provokator aksi harus diidentifikasi, termasuk aktor-aktor intelektual di luar yang bermain.
“Tapi juga harus menyiapkan upaya penyelamatan ketika mogok benar terjadi, pemerintah dan manajemen dapat menjatuhkan sanksi tegas kepada karyawan yang berniat merongrong aset nasional,†tukasnya.
[ian]
