Berita

Politik

Aksi Mogok Karyawan Garuda Dinilai Bermuatan Politik Dan Ekonomi

KAMIS, 05 JULI 2018 | 06:48 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ada motif politik dan ekonomi di balik rencana mogok kerja karyawan maskapai Garuda yang tergabung dalam Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG).

Pengamat intelijen, Ngasiman Djoyonegoro menjelaskan, jika dirunut dari ancaman mogok ini keluar, maka bisa disebut rencana itu penuh dengan muatan ekonomi dan politik.

Sebab sebelumnya, ancaman mogok dikeluarkan jelang Ramadhan dan Idul Fitri. Sementara saat ini, ancaman itu keluar jelang keberangkatan jamaah haji Indonesia.


“Jika dirunut ada strategi besar di balik rencana mogok yaitu dari pemilihan waktu. Awalnya, saat Ramadan dan Idul  Fitri yang berbarengan dengan mudik Lebaran 2018. Kini, mengancam lagi berdekatan dengan jadwal keberangkat jamaah haji Indonesia dan Idul Adha. Ini ada apa?" ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/7).

Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS) itu menilai aksi mogok kerja yang akan dilakukan Sekarga dan APG tidak ada kaitannya dengan hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan. Sebaliknya, aksi mogok ini kental dengan nuansa politik dan ekonomi.

Menurutnya, aktor politik dalam aksi ini ingin menciptakan kegaduhan dalam tubuh pemerintah Joko Widodo, dengan menggunakan BUMN sebagai sasaran. Sebab, keberhasilan mogok kerja ini akan serta merta membuat citra pemerintah tercoreng karena gagal dalam menciptakan kondisi aman di tahun politik.

Sementara dari sisi ekonomi, Ngasiman melihat ada upaya sistematis untuk membuat kesan manajemen Garuda Indonesia gagal mengelola bisnis. Situasi ini ditujukan untuk membuat karut-marut yang mengarah pada opini bahwa Garuda Indonesia diambang kebangkrutan.

“Semua tuntutan karyawan dan pilot sudah dipenuhi manajemen. Kinerja manajemen mengalami tren positif, semua dapat dilihat dalam laporan keuangan Garuda. Jadi, apalagi alasan mereka?” sambungnya.

Dia pun meminta pemerintah tegas dalam menyelamatkan perusahaan plat merah tersebut. Para provokator aksi harus diidentifikasi, termasuk aktor-aktor intelektual di luar yang bermain.

“Tapi juga harus menyiapkan upaya penyelamatan ketika mogok benar terjadi, pemerintah dan manajemen dapat menjatuhkan sanksi tegas kepada karyawan yang berniat merongrong aset nasional,” tukasnya. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya