Pancasila sebagai falsafah bangsa adalah instrumen pemersatu Indonesia. Namun, adanya gerakan sekelompok masyarakat yang berupaya mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara menjadi menjadi ancaman bagi NKRI.
Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni dalam Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan bersama warga Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (4/7).
Dalam kesempatan itu Sahroni juga menguraikan esensi butir-butir yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara.
Isu SARA dan ancaman persekusi ditambah dengan maraknya ujaran kebencian di tengah masyarakat menunjukkan mulai pudarnya rasa kepedulian, degradasi nilai moral dan sosial. Oleh karena itu, perlu pemantapan butir-butir nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila.
"Menggugat eksistensi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maknanya sama dengan mengkhianati peran dan jasa para pejuang dan tokoh-tokoh pendiri bangsa, termasuk didalamnya peran cendikia dan alim ulama," jelas Sahroni.
Dalam sesi tanya jawab, Soebandrio tokoh masyarakat Cilincing, mempertanyakan proses legislasi di parlemen yang berjalan lambat dan terkesan bertentangan dengan kemauan publik, termasuk kerja pansus angket KPK beberapa waktu lalu.
Dalam uraiannya, Sahroni menyampaikan bagaimana proses legislasi suatu undang-undang dibuat di parlemen. Adakalanya pembahasan menjadi alot karena pemerintah dan DPR tidak menemui titik temu. Menjadi tugas Dewan untuk selalu memperhatikan kepentingan publik dalam setiap pengambilan kebijakan di parlemen.
"Yang perlu dibangun itu adalah kesadaran kolektif dari setiap elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga keberlangsungan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menghindari perilaku dan sikap yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan," papar politisi Partai Nasdem tersebut.
[nes]
