. Pemerintah dinilai belum maksimal dalam upaya mengevakuasi korban KM. Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara pada 18 Juni 2018 lalu.
Saat tim evakusi dari Basarnas memperlihatkan rekaman video jasad beberapa korban dan benda-benda lain dari KM. Sinar Bangun di dasar danau, harapan dan optimisme masyarakat terutama keluarga korban akan keberhasilan evakuasi sempat muncul.
Namun, harapan itu lenyap setelah pemerintah yang diwakili Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan mengumumkan penghentian upaya pencarian.
"Pemerintah belum maksimal dan setengah hati, mencari-cari alasan untuk menghentikan evakuasi korban," ujar aktivis kemanusiaan Ratna Sarumpaet dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (4/7).
Menurut Kordinator Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) ini, alasan teknis seperti tekanan air di kedalaman sekitar 500 meter tidak sepenuhnya dapat diterima.
Dalam dialognya dengan tim pencari, Ratna mendapatkan informasi bahwa alat untuk mangangkat jasad korban dan bangkai KM. Sinar Bangun sebenarnya ada. Memang diperlukan waktu cukup lama, sekitar tiga minggu untuk membawanya dari Jawa Timur dan satu minggu untuk merakitnya.
"Saya kira, kalau alat itu memang ada di Jawa Timur, waktu empat minggu itu sepadan dengan duka cita warga dan keluarga korban. Bagaimanapun, keluarga korban ingin melihat jasad ataupun bagian dari jasad korban untuk dimakamkan dengan layak," ujarnya lagi.
Ratna menambahkan, kalau Indonesia tidak memiliki alat yang dibutuhkan, tidak ada salahnya meminta bantuan dari negara lain demi memperlihatkan keseriusan dan perhatian negara pada korban dan keluarga korban.
"Bahkan, kalau tidak ada dana, saya yakin masyarakat Indonesia tidak keberatan untuk patungan dana," sambung Ratna.
Dia menduga, ada motivasi lain di balik keputusan menghentikan proses pencarian korban.
Ratna juga menyesalkan penghentian karena bisa merusak citra Danau Toba sebagai salah satu objek wisata kelas dunia yang sedang gencar-gencar dipromosikan Indonesia.
[rus]
