PAN: Angket Nggak Perlu, Hargai KPU

Semua pihak harus bisa menghormati keputusan KPU yang tetap bersikukuh menerbitkan Peraturan KPU 20/2018 soal pelarangan mantan narapidana korupsi maju calon legislatif.

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Yandri Susanto bahkan menilai wacana penggunaan hak angket terhadap KPU pasca terbitnya aturan itu merupakan hal yang tidak perlu.

"Angket nggak perlu dan pihak KPU ini perlu kita hargai," ujar Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7).

Yandri mengakui bahwa kejahatan korupsi tidak termuat dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Hal ini berbeda dengan kejahatan narkoba dan pedofilia yang jelas diatur.

Dia berharap KPU untuk sekiranya bisa menjalankan fungsinya dengan berpijak pada UU tersebut. Bukan dengan membuat peraturan yang akhirnya berbuah perdebatan.

Menurutnya, pencabutan hak politik hanya bisa dilakukan oleh pengadilan. Bukan dengan aturan baru yang dipaksakan dan bertabrakan dengan aturan di atasnya.