Pelaku usaha di industri logistik sudah tidak sabar alias ngebet dengan penerapan sistem integrasi tarif tol luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR). Kebijakan tersebut dinilai bisa menekan ongkos logistik.
Wakil Ketua Umum AsoÂsiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distibusi dan Logistik, Kyatmaja LookÂman mengatakan, sebaiknya penerapan integrasi tarif tol tidak ditunda. "Penerapan harus dipercepat karena ini sangat membantu kelancaran pengiriÂman barang," ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Ia mengungkapkan, penguÂsaha logistik bisa mengirit biaya tol sampai setengahnya jika inteÂgrasi tarif tol diterapkan. "Kalau biasanya Rp 70 ribu habis untuk membayar tol sampai Cikunir, dengan integrasi bisa hanya setengahnya," tuturnya.
Hal senada diungkapkan KetÂua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita. Menurutnya, implemenÂtasi aturan tersebut akan menÂgurai kepadatan arus lalu lintas di tol JORR, yang dinilainya menghambat laju kendaraan logistik.
"Menurut kami, (penerapan) tarif integrasi tol JORR makin cepat makin baik, agar kemacÂetan di JORR segera berkurang," ujarnya.
Zaldy mengaku, sejauh ini pengusaha logistik belum lagi mendapat kabar soal kepastian kapan integrasi tarif tol JORR bakal diberlakukan. Namun begitu, ia masih menaruh keperÂcayaan kepada pihak pemerintah terkait kesiapan penerapannya.
"Kita berharap diterapkan secepatnya. Makin cepat makin baik, tergantung kesiapan dari pemerintah," tandasnya.
Sementara itu, Asosiasi PeruÂsahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) meminta intregasi tarif tol JORR yang akan diÂimplementasikan dalam waktu dekat ditinjau ulang. "Untuk kita Asperindo, pemerintah diharapkan bisa meninjau ulang soal integrasi tarif tol JORR ini," kata Ketua Umum Asperindo Mohamad Feriadi.
Dia mengemukakan, intreÂgasi itu akan memengaruhi beban biaya logistik mengingat para pelaku pengusaha pengiriÂman barang tak bisa terhindar dari pemanfaatan jalan tol. "Ini akan memengaruhi kecepatan dan biaya, karena perusahaan-perusahaan pengiriman juga tak bisa terhindar dari biaya tol. Untuk pick up atau delivery yang khusus pengiriman pasti terdampak," tuturnya.
Presiden Direktur JNE itu berharap, pemerintah tidak mengambil keputusan yang merugikan, sehingga hal terseÂbut tak berimbas juga kepada konsumen. "Sebisa mungkin biaya-biaya yang bisa kita manage, jangan sedikit-sedikit ada kenaikan atau penyesuaÂian. Apa pun itu, yang pasti terbebani konsumen," ungkap Feriadi.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PekerÂjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna memperkirakan, penerapan tarif tol satu kali pembayaran tersebut kemungkinan besar belum akan diterapkan awal Juli. Hal ini lantaran masih dalam tahap sosialisasi. "Sepertinya belum, soalnya masih tahap soÂsialisasi," ujarnya.
Ia mengatakan, pengguna tol pun masih belum dapat meÂnikmati sistem integrasi tarif tol ini pada awal pekan pertama Juli ini. "Kalau untuk hari Minggu ini belum diterapkan," urai dia.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat menyebutkan, integrasi tarif Tol JORR sebesar Rp 15 ribu bakal diberlakukan pada awal Juli 2018. Tujuannya untuk memperÂcepat transaksi di satu gerbang tol dan meniadakan fungsi dari lima gerbang tol lain.
"Kira-kira (penerapannya) awal Juli. Mudah-mudahan juga sudah bisa dimengerti tujuannya. Seperti di Tol Semarang-KrapyÂak, Tembalang-Banyumanik yang terintegrasi," kata dia. ***
