Berita

Sri Mulyani Indrawati/Net

Bisnis

Kata Sri Kenaikan BBM Murni Kebijakan Pertamina

SELASA, 03 JULI 2018 | 04:59 WIB | LAPORAN:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) irit bicara soal kenaikan harga BBM berjenis Peramax.

Menurut Sri kebijakan tersebut merupakan ranah dari PT Pertamina dan bukan kebijakan pemerintah.

"Kenaikan BBM Itu kan corporate ya, yang dilakukan Pertamina," katanya usai rapat dengan komisi XI, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/7) malam.


Diketahui, PT Pertamina (Persero) telah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax pada Minggu (1/7). Harga Pertamax naik Rp 600 menjadi Rp 9.500 per liter. Kemudian harga Pertamax Turbo naik Rp 600 menjadi Rp 10.700 per liter. Sedangkan harga Pertamina Dex naik Rp 500 menjadi Rp 10.500 per liter dan harga Dexlite naik Rp 900 menjadi Rp 9.000 per liter.

Untuk diketahui, Sri pernah menyatakan bahwa harga BBM tidak akan mengalami kenaikan sepanjang 2018 karena didasari oleh asumsi APBN. Ia juga pernah mensinyalir bahwa kenaikan BBM terjadi pada 2019 dengan mempertimbangkan kenaikan harga berbagai komoditas terutama harga minyak mentah dunia.

Namun Sri tidak memungkiri bahwa fluktuasi harga minyak dunia menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi harga bbm yang dilarang naik hingga 2019 bakal menambah beban negara.

Di sisi lain jika tidak dilakukan kebijakan penyesuaian harga BBM dan listrik, maka akan memberikan tekanan terhadap fiskal maupun keuangan BUMN dan menciptakan distorsi ekonomi yang berdampak negatif bagi perekonomian jangka panjang.


Pengamat ekonomi konstitusi Defiyan Cori menilai tak aneh jika Sri ingkar janji.

Menurutnya postur APBN yang dirancang melalui pendekatan defisit serta harga minyak mentah dunia yang didasarkan pada harga keekonomian dunia yang berpatokan pada kurs dolar AS sangat tidak mungkin menghindari terjadinya fluktuasi pada harga BBM.

Selama keuangan negara sebagian masih tergantung dari hasil penerimaan minyak, gas dan pembayaran cicilan utang luar negeri yang mengacu pada perkembangan perubahan kurs dolar AS, maka anggaran negara akan terus berpotensi defisit.

"Potensi defisitnya posisi anggaran negara akan semakin besar karena dolar harus disediakan dengan jumlah yang lebih besar dari rupiah," ujar Defiyan Cori saat dihubungi, Senin (2/7). [nes]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya