Kenaikan BBM non subsidi jenis Pertamax per 1 Juli 2018 kemarin membuahkan kekecewaan dari berbagai kalangan. Pasalnya, pemerintah dalam hal ini Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI), telah mengingkari janjinya pada saat pembahasan RAPBN 2017 lalu.
Faktanya, BBM telah naik berkali-kali dan pemerintah selalu katakan kenaikan itu dampak dari kenaikan minyak mentah dunia.
"Pemerintah selalu mengatakan bahwa kenaikan ini karena faktor eksternal, selalu begitu dari dulu seolah mau cuci tangan,†ucap Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Irfan Ahmad Fauzi dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/7).
Dengan tegas, Irfan meminta pertanggung jawaban serta penjelasan SMI agar masyarakat mendapat kepastian. Terlebih dalam tahun-tahun politik ini, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat akan semakin menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Dengan tegas, Irfan meminta pertanggung jawaban serta penjelasan SMI agar masyarakat mendapat kepastian. Terlebih dalam tahun-tahun politik ini, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat akan semakin menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
“Makanya saya meminta Bu Sri Mulyani menjelaskan secara terbuka kepada publik, jangan takut. Kalau memang tidak salah dan alasannya bisa diterima, saya rasa rakyat akan legowo,†selorohnya.
Hari ini, SMI melakukan RDP dengan Komisi XI DPR yang membahas pagi indikatif RAPBN 2019. Ia menjelaskan kenaikan BBM ini adalah kebijakan pihak corporate.
Praktis, jawaban itu menurut Irfan tak memuaskan publik. Lagi-lagi SMI menyalahkan pihak lain dalam hal ini corporate. Padahal selaku pemegang kebijakan, ia bertanggung jawab penuh terhadap naiknya BBM ini.
Menjawab hal itu, KAMMI bersiap melakukan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia guna menuntut kejelasan pemerintah akan hal ini.
"Saya telah instruksikan ke kader-kader di daerah untuk terus mengawal isu ini, kita akan buat aksi-aksi kreatif penolakan untuk melakukan penolakan,†tandas Irfan.
[fiq]
