Berita

Foto/Net

Bisnis

BBM Naik, Pemerintah Jangan Cuci Tangan

SENIN, 02 JULI 2018 | 20:53 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kenaikan BBM non subsidi jenis Pertamax per 1 Juli 2018 kemarin membuahkan kekecewaan dari berbagai kalangan. Pasalnya, pemerintah dalam hal ini Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI), telah mengingkari janjinya pada saat pembahasan RAPBN 2017 lalu.

Faktanya, BBM telah naik berkali-kali dan pemerintah selalu katakan kenaikan itu dampak dari kenaikan minyak mentah dunia.

"Pemerintah selalu mengatakan bahwa kenaikan ini karena faktor eksternal, selalu begitu dari dulu seolah mau cuci tangan,” ucap Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Irfan Ahmad Fauzi dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/7).

Dengan tegas, Irfan meminta pertanggung jawaban serta penjelasan SMI agar masyarakat mendapat kepastian. Terlebih dalam tahun-tahun politik ini, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat akan semakin menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Dengan tegas, Irfan meminta pertanggung jawaban serta penjelasan SMI agar masyarakat mendapat kepastian. Terlebih dalam tahun-tahun politik ini, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat akan semakin menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

“Makanya saya meminta Bu Sri Mulyani menjelaskan secara terbuka kepada publik, jangan takut. Kalau memang tidak salah dan alasannya bisa diterima, saya rasa rakyat akan legowo,” selorohnya.

Hari ini, SMI melakukan RDP dengan Komisi XI DPR yang membahas pagi indikatif RAPBN 2019. Ia menjelaskan kenaikan BBM ini adalah kebijakan pihak corporate.

Praktis, jawaban itu menurut Irfan tak memuaskan publik. Lagi-lagi SMI menyalahkan pihak lain dalam hal ini corporate. Padahal selaku pemegang kebijakan, ia bertanggung jawab penuh terhadap naiknya BBM ini.

Menjawab hal itu, KAMMI bersiap melakukan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia guna menuntut kejelasan pemerintah akan hal ini.

"Saya telah instruksikan ke kader-kader di daerah untuk terus mengawal isu ini, kita akan buat aksi-aksi kreatif penolakan untuk melakukan penolakan,” tandas Irfan. [fiq]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya