Cadangan Devisa Semakin Tipis, Pemerintah Harus Terbuka Soal Kenaikan BBM

. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) pada tahun lalu mengumumkan harga BBM, elpiji 3 kg dan tarif dasar listrik berdasarkan asumsi RAPBN 2018 tidak mengalami kenaikan pada tahun ini.

Asumsi dalam RAPBN 2018 itu didasari terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar (kurs) Rp 13.500 per dolar AS dan harga minyak dunia 48 dolar AS per barel.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal, sebenarnya acuan itu sudah tidak dapat digunakan lagi mengingat kurs US dolar yang terus menaik hingga sekarang.

"Sekarang kurs dolar AS sudah Rp 14.400, maka kalau tidak ditangkap bisa habis cadangan kita," ungkap Refrizal kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (2/7).

Sehingga sangat mungkin harga BBM, gas elpiji 3 kg dan tarif dasar listrik mengalami kenaikan di tengah semakin menipisnya cadangan kita karena pemberian subsidi.

Padahal kondisinya di beberapa daerah, harga BBM khususnya pertamax sudah mengalami kenaikan. Hal ini yang tidak sesuai dengan pernyataan SMI.

"Ya pemerintah harus jelaskan dong, BBM yang tidak mengalami kenaikan jenis apa dan yang naik jenis apa," imbuh legislator PKS tersebut.

Sehingga di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit saat ini diperlukan keterbukaan dari pemerintah. Memang sangat diperlukan solusi cerdas dari pemerintah dalam menghadapi kurs dolar AS yang semakin tidak terkontrol di luar mencabut subsidi BBM, gas elpiji 3 kg dan tarif dasar listrik.

"Sudah seharusnya pemerintah punya solusi cerdas untuk mencari jalan keluar dalam situasi ini, selain perlunya keterbukaan ke publik," pungkas Refrizal. [rus]