Berita

Politik

PBNU Bantah Pernah Tuding BUMN Danai Khilafah

SENIN, 02 JULI 2018 | 14:44 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kabar bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pernah menuding banyak dana CSR BUMN diberikan kepada gerakan khilafah di Indonesia dibantah.

Ketua PBNU, Muhammad Sulton Fatoni meluruskan bahwa PBNU hanya menemukan kasus adanya kegiatan pro khilafah yang memanfaatkan dana CSR BUMN.

Bantahan itu disampaikan Sulton untuk menjawab berita yang bersumber dari persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU BUMN. Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa PBNU pernah menerangkan bahwa dana CSR BUMN mengalir ke komunitas pendukung khilafah dan anti Pancasila.


“Jelas berbeda antara ‘mengalirkan dana’ dengan ‘memanfaatkan dana’,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (2/7).

Atas alasan itu, dia menyebut bahwa temuan kasus sosial PBNU itu tidak bisa dijadikan sebagai pintu masuk penggugat untuk menuduh pemerintah mencederai konstitusi.

Apalagi, sambungnya, temuan PBNU tentang penyimpangan pemanfaatan dana CSR BUMN itu sudah disampaikan kepada pemerintah, melalui Kementerian BUMN. Penyampaian dilakukan agar pemerintah segera mencari cara untuk menutupi celah penyimpangan tersebut.

“PBNU juga sudah mendapatkan penjelasan dari pemerintah tentang mekanisme penyaluran CSR yang prosedurnya cukup ketat dan berterima kasih atas masukan ini untuk segera dicarikan cara pencegahannya,” sambung Sulton. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya