. Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menilai kenaikan harga bawang putih paska lebaran bukan hanya karena ulah kartel atau mafia pasar, melainkan ketidakseimbangan penawaran dan gangguan distribusi.
Ketiga hal ini lah yang kemudian perlu untuk lebih diperhatikan oleh pemerintah. Menurutnya solusi paling tepat untuk dipilih adalah melalui perubahan kebijakan secara fundamental.
"Sudah waktunya dilakukan perubahan kebijakan secara fundamental," ujar Viva Yoga kepada Kantor Berita RMOL, Senin (2/7).
Perubahan tersebut diperlukan sebab mengingat masalah bawang putih tidak hanya pada kenaikan harga saja melainkan juga meningkatnya ketergantungan impor bawang putih itu sendiri.
"Bawang putih di zaman pemerintah orde baru hanya impor 5 persen, sekarang di era reformasi impor 96 persen. Ini adalah produk kegagalan kebijakan pemerintah di bidang hortikultura," tambahnya.
Viva Yoga menyarankan kepada pemerintah untuk memulai perubahan kebijakan tersebut dari penyelidikan penyebab kenaikan harga pangan di pasar hingga revitalisasi pembangunan pertanian.
"Pertama lakukan penyelidikan penyebab kenaikan harga pangan di pasar. Hal ini penting agar pemerintah tidak salah dalam menetapkan kebijakan pengendalian pangan," paparnya.
"Jika pasokan barang berkurang, pemerintah segera lakukan operasi pasar dan atau menambah stok agar harga turun, jika kenaikan harga disebabkan permainan kartel, Satgas Pangan pemerintah harus cepat bertindak menangkap dan memproses hukum pengusaha hitam itu," tambah Viva Yoga.
Hal lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu merevitalisasi pembangunan pertanian melalui paradigma baru.
"Pemerintah harus tegas merevitalisasi pembangunan pertanian melalui paradigma baru untuk mengurangi impor, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Petani bawang putih harus diberdayakan melalui kebijakan negara. Mereka tidak bisa dilepas sendirian tanpa pemerintah mengubah kebijakan dan berpihak kepada perlindungan dan pemberdayaan petani lokal," tuturnya.
Viva Yoga mengaku sangat menyayangkan fakta akan semrawutnya sistem koordinasi antar internal pemerintah yang menangani harga pangan di Indonesia saat ini sehingga sulit juga untuk merubah kebijakan pangan jadi lebih baik apalagi sekedar menstabilkan harga pangan tersebut.
"Internal kementerian yang menangani pangan, yaitu Kementan, Kemendag, Kemenperin dan Bulog wajib melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam merumuskan kebijakan pangan. Saat ini koordinasi dan pembagian kewenangan masih semrawut, meski sudah ada UU Pangan dan UU lainnya yang menyangkut kebijakan pangan. Mengapa semrawut? Karena masih ada celah untuk memunculkan permainan dagang yang multi interpretatif untuk mengejar keuntungan abnormal," papar politisi PAN itu.
[rus]
