Untuk urusan kenaikan tarif, pemerintah sangat seÂmangat. Salah satunya adalah menaikkan tarif tol dengan dalih integrasi ruas tol Jakarta Outer Ring Road (JORR). Sementara ususan penurunan tarif, terkesan lembek. Salah satunya rencana penurunan tarif 39 ruas tol yang belum juga direalisasikan.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekeejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra Atmawidjaja memastikan, rencana penuÂrunan tarif tol tetap akan direalisasikan pada tahun ini. Hanya saja realisasinya terÂtunda dari target semula.
"Rencana itu sedikit tertunda dari rencana awal. Karena kita sedang menyelesaikan sosialisasi penurunan tarif ini," kata Endra kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Setelah tahap sosialisasi selesai, lanjut Endra, akan diÂevaluasi terlebih dahulu. Dan, hasilnya baru akan diserahkan ke Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada pekan ini.
Dia menuturkan, evaluasi rencana penurunan tarif diÂlakukan tidak hanya kepada masyarakat. Tetapi juga pihak-pihak terkait seperti Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) seÂhingga memerlukan waktu yangt cukup.
Seperti diketahui, penurunan tarif tol semula akan mulai dilakukan secara bertahap pada bulan April. Gembar-gembor rencana penurunan tersebut disampaikan berkali-kali peÂmerintah. Namun sayang, hingga kini realisasi penurunan tarif tol, terus mengalami peÂnundaan.
Adapun 39 ruas tol yang rencananya mau diturunkan yakni ruas tol yang dibangun pada tahun 2011-2015 dengan tarif Rp 900-Rp 1.000 per kilo meter (km) dan ruas tol yang dibangun pada 2015-2018 dengan tarif Rp 1.200-Rp 1.500 per km.
Untuk ruas tol yang dibangun di bawah 2011, tarifnya tidak akan diturunkan karena dianggap masih terjangkau oleh masyarakat. Ruas tol yang dibangun pada periode 1980-2000 hanya Rp 212-Rp 416 per km, dan tarif tol pada periode 2000-2010 sekitar Rp 709 per km.
Pengamat Kebijakan PubÂlik, Trubus Rahardiansyah menyayangkan rencana penuÂrunan tarif tol molor dari target. Dia menilai, rencana itu molor karena pemerintah tidak tegas terhadap BUJT.
"Ini kan molor karena ada penolakan dari BUJT. Tapi kan pemerintah sudah menyiapkan berbagai insentif. Seharusnya tidak ada lagi penolakan," kata Trubus.
Alih-alih tarif turun, lanjut Trubus, masyarakat akan terbeÂbani dengan rencana pemberÂlakuan integrasi tarif tol JORR. Menurutnya, kebijakan terseÂbut akan merugikan pelanggan pengguna jarak pendek yang sebagian besar masyarakat umum.
"Kebijakan itu tidak ada urgensinya. Tapi pemerintah tetap ingin melaksanakan inÂtegrasi tarif," kritiknya.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memyamÂpaikan, integrasi tarif tol akan diterapkan dalam waktu dekat ini. Kebijakan yang sempat ditunda dua kali tersebut tetap akan dilaksanakan. Diklaim, kebijakan ini untuk menduÂkung kelancaran angkutan logistik. ***
