Berita

Politik

Hanura: Lembaga Survei Harus Jaga Netralitas, Jangan Tergantung Sponsor

SENIN, 02 JULI 2018 | 03:36 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Partai Hanura memandang Pilkada 2018 masih menyisakan sejumlah persoalan.

Salah satunya peranan sejumlah lembaga survei yang menyajikan hasil polling kurang akurat.

"Di luar batas margin of error-nya, sesaat sebelum hari H yang berbeda dengan hasil quick count. Perbedaan tersebut mengundang banyak kekecewaan dari para kandidat dan warga masyarakat," kata Waketum Hanura Benny Pasaribu kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/7).


Menurut Benny adanya perbedaan prediksi dengan hasil yang terjadi, muncul penilaian bahwa hasil quick count bisa berbeda dengan hasil real count. Akibatnya di beberapa daerah masih ada gejolak yang dapat berkembang pada kegaduhan.

"Tetapi kita yakin semuanya telah diantisipasi dengan cermat oleh aparat keamanan," ujarnya.

Menurut Benny dalam pemilu seperti ini seharusnya yang ditonjolkan adalah mengimplementasikan kedaulatan warga masyarakat dalam memilih pemimpin.

Pria yang juga menjabat dalam kepengurusan HKTI itu menyatakan bahwa lembaga survei harus diawasi intensif supaya tetap menjaga netralitas, objektivitas, dan kredibilitas.

"Jangan tergantung pada sponsor, apalagi pada salah satu peserta demi keuntungan semata," pungkasnya. [nes]




Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya