Anggota Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo amat kesal dengan ulah para importir nakal dan mafia pangan yang sudah memasukkan bawang bombai mini ke pasaran. Sebab, akibat ulah importir itu, harga bawang merah petani lokal menjadi anjlok.
Bawang bombai mini tersebut dikenal juga sebagai bawang merah palsu. Sebab, ukuran kecil dan berwarna merah. Namun, dari sisi kadar air, bawang tersebut lebih basah. Banyak masyarakat terkecoh dan membeli bawang bombai mini itu untuk bumbu layaknya bawang merah.
Para importir bawang bombai mini tersebut sudah di-blacklist Kementerian Pertanian (Kementan). Mereka tidak bakal diberi izin lagi untuk impor pangan. Firman setuju dengan langkah itu. Namun, dia ingin ada sanksi lebih keras bagi para importir itu. Para importir itu pantas dijerat hukum. Makanya, aparat hukum harus bergerak untuk menindak mereka.
"Prilaku para mafia dan importir pangan ini sangat tidak layak diberikan toleransi apalagi pengecualian dalam proses dan penegakan hukum. Sebab, pemalsuan produk komoditi pangan jelas bertentangan dengan Undang-Undang," kata Firman, saat dihubungi, Minggu (1/7).
Eks Wakil Ketua Badan Legislasi DPR ini lalu membeberkan sejumlah Undang-Undang yang ditabrak para mafia dan importir pangan ini. Antaran lain, Undang-Undang Hortikultura, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Dalam tiga Undang-Undang diatur secara tegas mengenai sanksi bagi mafia dan importir pangan nakal.
"Saya meminta secara tegas kepada aparatur penegak hukum, dimulai dari Satgas Pangan, Kepolisian, dan aparat penegak hukum lain untuk tidak mengabaikan proses hukumnya. Sebab, ulah para importir nakal itu jelas-jelas melanggar hukum. Ulah mereka juga sudah memenuhi unsur pidana karena jelas-jelas ini merupakan pemalsuan," tegas dia.
Firman juga meminta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan lembaga terkait lain tidak tinggal diam. Lembaga-lembaga itu juga harus melakukan pengecaman atas pemalsuan bawang merah yang dilakukan para importir nakal itu.
"Lembaga-lembaga itu jangan hanya kenceng dalam menyikapi isu pertembakuan dan sawit. Sebab, impor bawang merah palsu ini hak hidup masyarakat, khususnya petani," tegasnya.
Dari sisi Pemerintah, Firman meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil langkah yang sama seperti Kementan. Kemendag tidak boleh berdiam diri seolah tidak mau tahu dengan prilaku importir nakal itu.
Kepada masyarakat, khususnya petani, Firman menyerukan agar mendukung langkah Kementan. Jika perlu, para petani melakukan upaya tuntutan hukum kepada para importir nakal yang tega membuat masyarakat dan petani menderita. Untuk bawang merah palsu yang sudah beredar, dia minta segera ditarik.
"Kalau perlu, sweeping bersama aparatur penegak hukum ke pasar-pasar dan memusnahkannya," tandasnya.
[nes]
