Menteri-menteri ekonomi Jokowi tidak seyogyanya menyikapi penguatan dolar AS terhadap rupiah dengan aksi yang biasa-biasa saja.
"Harus ada action plan yang di luar biasa-biasa saja," tegas Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Hafizh Thohir melalui pesan Whatsapp, Minggu (1/7).
Ia menilai upaya Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga akhir pekan ini untuk menahan laju penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah cukup bagus alias on the track. Tapi langkah BI ini saja belum cukup.
"Karena upaya tersebut harus langsung disertai dengan kebijakan pemerintah berikutnya yang pro pada penguatan nilai tukar rupiah baik di sektor makro ataupun pada sektor mikro," sambungnya.
Di sisi makroekonomi, menurut dia, pemerintah belum berhasil mengatasi defisit selama 3,5 tahun terakhir. "
Current account selalu defisit," terangnya.
Begitu pula sisi mikroekonomi, pelaku bisnis dan jasa industri belum juga menunjukkan daya saing yang kuat.
"Coba lihat fakta dan data. Ekspor kita lemah, industri manufaktur juga lemah, daya saing global lemah. Di ASEAN saja kita masuk kelompok daya saing bawah, kalah sama Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam," paparnya.
Komponen ekspor pun memiliki kandungan impor lebih dari 50 persen sehingga memerlukan belanja devisa yang cukup besar. Kondisi ini menjadi tidak efektif karena dolar AS selalu defisit di dalam negeri.
Menurut dia, kepercayaan luar negeri yang sudah baik, Indonesia sebagai
emerging country, belum terimplementasi dengan baik. Sebab sampai kini kapital yang masuk baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun portofolio belum sukses mendorong pembangunan di beberapa sektor.
"Masih seret, APBN menjadi terasa berat sehingga pmrintah harus menerbitkan surat obligasi dan meng-
issued bond lagi," imbuhnya.
Kebijakan seperti ini justru kata dia, akan terus menguatkan dolar AS dan tentu saja melemahkan nilai tukar rupiah. Namun akan berbeda jika pemerintah melakukan genjot produk ekspor, daya saing diperbaiki, memberikan insentif kepada sektor usaha yang pro ekspor, memperbaiki kebijakan devisa bebas.
Terakhir, saran dia, harus ada koordinasi yang solid antar kementerian bidang ekonomi.
[wid]
