Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Rupiah Loyo, Pemerintah Jangan Salahkan Kondisi Eksternal Melulu!

JUMAT, 29 JUNI 2018 | 23:59 WIB | LAPORAN:

Nilai tukar rupiah kembali keok terhadap dolar AS. Saat ini, nilai tukar rupiah tembus Rp14.400 per dolar AS.

Menyikapi kondisi ini, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta Pemerintah tidak terus berlindung di balik kondisi eksternal yang memang belum stabil.

Taufik mengakui, kondisi global memang bisa memengaruhi nilai tukar rupiah. Namun, jika kondisi fundamental ekonomi di dalam negeri kuat, pengaruh kondisi global itu bisa diminimalisir sehingga rupiah tidak terus tertekan.


"Kondisi global memang memengaruhi ekonomi kita, khususnya nilai tukar. Tapi, bukan berarti rupiah tak bisa melawan dolar AS. Sejumlah mata uang negara lain yang juga melemah tak bisa dijadikan alasan bahwa Indonesia harus bernasib sama," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Taufik pun mendorong Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) segera menggambil langkah dan berbagai terobosan terkait pelemahan rupiah.

Melemahnya nilai tukar terhadap dolar AS tak bisa lagi dianggap sebagai sesuatu yang normal atau hanya berlangsung secara musiman. Sebab, hal itu bisa berdampak ke ekonomi nasional secara keseluruhan.

"Untuk melahirkan kepercayaan stakeholder dan investor, Pemerintah dan BI harus fokus memperkuat penguatan fundamental ekonomi. Dengan adanya kepercayaan investor, outflow dana dapat diredam," pintanya.

Dia berharap, pelemahan rupiah ini bisa segera diatasi. Sebab, pelemahan rupiah juga berdampak pada beban pembayaran utang luar negeri yang kini sudah sangat menumpuk.

"Ini harus diwaspadai," tegasnya, mengingatkan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo tidak tinggal diam melihat pelemahan rupiah ini. Dia telah meminta Komisi XI untuk mendorong Kemenkeu dan BI untuk berkomitmen dalam menyiapkan solusi dan langkah-langkah mitigasi agar pergerakan kurs dapat kembali normal. Kemudian, meminta Komisi VI DPR mendorong Kementerian Perdagangan untuk memberikan insentif ekspor, guna mendapatkan surplus perdagangan dan mengurangi neraca keseimbangan primer negatif.

"Saya juga meminta Komisi VI DPR mendorong Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk melakukan hubungan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara maju. Kemudian mengundang para pengusaha untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia, guna meningkatkan investasi," ucapnya. [nes]



Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya