Berita

Syaifullah Tamliha/Net

Pertahanan

Mengancam NKRI, Tumpas Segera Kelompok Sparatis Di Papua!

KAMIS, 28 JUNI 2018 | 23:58 WIB | LAPORAN:

Kalangan dewan meminta TNI dan Polri segera menghabisi kelompok sparatis bersenjata di Papua. Sebab, aksi kelompok itu sudah masuk kategori mengancam NKRI.

Rabu lalu (27/6), kelompok bersenjata Papua kembali beraksi dengan mengadang rombongan kepala distrik dan aparat keamanan di Torere, Kabupaten Puncak Jaya Papua. Dalam peristiwa itu, dua personil Polisi dan kepala distrik setempat tewas.

Dua hari sebelumnya, terjadi penembakan terhadap pesawat Trigana Air yang mengangkut logistik Pilkada dan belasan anggota Brimob, di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua oleh kelompok kriminal bersenjata. Kelompok tersebut juga membuat kekacauan dengan menembaki dan membacok warga di sekitar Bandara Kenyam.


Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha meminta TNI dan Polri bersatu dan segera menumpas kelompok tersebut.

"Tentara harus ikut serta memerangi separatisme di Papua. Sebab, ini sudah menyangkut pertahanan negara, bukan semata-mata menyangkut keamanan. Pemerintah, TNI dan Polri harus lebih cekatan. Apalagi ini sudah menyangkut NKRI, jadi harus beranilah,” kata Tamliha, Kamis (28/6).

Bagi politisi PPP ini, aksi separatisme di Papua sudah dalam taraf sangat serius dan tidak boleh dibiarkan. Karena itu, tindakan tegas sudah saatnya diberikan. Kalau perlu, TNI dan Polri memberlakukan operasi militer untuk berangus aksi separatisme ini.

"Tidak ada pilihan. Kalau perlu lakukan operasi militer. Soal separatisme di Papua, kita tidak bisa lagi bicara pelanggaran HAM. Tetapi,  bagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia dari kelompok bersenjata Papua itu,” jelas dia.

Tamliha melihat, tujuan aksi kelompok bersenjata di Papua ini sangat jelas. Mereka ingin memisahkan Papua dari NKRI. Kalau sasarannya seperti itu, maka harus ditumpas habis.

Dia yakin, negara mana pun di dunia tidak akan melakukan pembiaran terhadap aksi separatis yang menginginkan pisah dari negaranya.

Karena itu, Pemerintah tidak perlu tarik ulur atas kasus ini. Pemerintah harus berani mengambil keputusan. Apalagi, Pemerintah saat ini sudah membangun infrastruktur luar biasa di sana.

"Pengalaman Timor Leste sudah cukup. Bangunkan bandara, jembatan yang baik, ujungnya mereka merdeka. Berapa prajurit kita yang gugur di sana. Pengalaman ini bisa juga jadi gambaran Papua akan datang, karena banyak kepentingan negara-negara lain di Papua,” paparnya.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyebut, aksi kelompok bersenjata Papua bertujuan untuk mengacaukan Pilkada Serentak 2018.

"Mereka memang memanfaatkan momen ini untuk mengganggu dan mungkin ingin menunjukkan eksistensi mereka. Sebab, dengan momentum ini kan mereka tahu bahwa semua orang sibuk dalam Pilkada, maka mereka melakukan agar mereka dikenal," jelas Setyo. [sam]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya