KPU Sepakati Usulan Bawaslu Papua Lakukan PSU Di Paniai Dan Nduga

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra mengaku sepakat dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Pengawan Pemilu (Bawaslu) Papua, yang mengusulkan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pilkada Kabupaten Nduga dan Kabupaten Paniai.

"Nah yang namanya rekomendasi ya tentu saja kita harus melakukannya, tentu saja itu juga setelah ada kajian dan ketemuan sama panwaslu bahwa betul untuk kemudian kasus-kasus yang terjadi itu untuk di PSU kan," ujar Ilham kepada wartawan melalui wawancara telefon, Kamis (28/6).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa untuk penjadwalan PSU sendiri, tampaknya belum diputuskan secara pasti oleh KPU atas banyak pertimbangan lainnya.

"Kita masih menanti perkembangan terus nih, saat ini anggota KPU Papua masih terus pantau perkembangan nya dan terus lakukan laporan, Nanti kalau ada laporan terkini akan saya kabari," imbuhnya.

Seperti diketahui, alasan Bawaslu Papua merekomendasikan PSU terhadap kedua kabupaten tersebut atas beberapa sebab.

Pertama, untuk Kabupaten Paniai mengalami keterlambatan pelaksanaan hingga pukul 13.00 WIT di mana para anggota PPS dan PPD melakukan unjuk rasa dan tidak melakukan kewajibannya.

Sedangkan untuk Kabupaten Nduga tidak dihadiri oleh satu pun anggota KPU, dan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang mencoblos surat suara di TPS 05 lapangan jalan Pendidikan Wamena serta terjadi beberapa kejadian baku tembak oleh warga sipil.

Untuk itu menurut Ilham, selaku Komisioner KPU ia merasa perlu untuk melakukan evaluasi lembaga demi perbaikan pada pemilu selanjutnya.

"Ini menjadi evaluasi kami, kebanyakan penyebab PSU itu, memang kesalahan dan ketidakpahaman dari petugas KPPS kami sehingga terjadi beberapa hal yang kemudian menjadi rekomendasi panwaslu untuk kita lakukan PSU," pungkasnya. [fiq]