Berita

Foto/RM

Politik

Ketua Baitul Muslimin: SBY Jangan Lebay

SELASA, 26 JUNI 2018 | 08:55 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut ada oknum TNI, Polri, dan BIN yang tidak netral di pilkada.

Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia​, Mahmuddin memgimbau agar Presiden ke-6 RI itu tak hanyaberbicara kepada media, namun melakukan langkah-langkah hukum yang diatur dalam UU Pemilu.

"Sebaiknya Pak SBY atau Demokrat jika memang menemukan fakta bahwa TNI/Polri dan BIN berlaku tidak netral dalam proses pilkada, melaporkan temuannya tersebut ke Bawaslu sebagaimana diatur oleh UU," kata Mahmuddin melalui pesan tertulis, Selasa (26/6).


Terlebih, kata dia SBY pernah menjadi pemiminpin Indonesia selama dua periode. Harusnya, kelahiran Pacitan itu bisa memberikan edukasi politik yang positif untuk masyarakat.

"Pak SBY malah curhat pada media massa, mesti beliau memberi contoh atau teladan yang baik dengan mengedepankan proses hukum sesuai dugaan beliau," ujarnya.

Malah kata dia, SBY terkesan lebay jika terus bersikap seperti ini dan hanya melemparkan dugaan tanpa melampirkan bukti-bukti.

"Kurang elok lah, seorang ketum dan pernah jadi presiden bicara dugaan pelanggaran di medsos, terkesan lebay gitu lho," sebut Mahmuddin.

Selain itu ia mengatakan, sebagai ketum SBY tinggal perintahkan Fraksi Demokrat di  DPR untuk memanggil Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN, agar bisa menyampaikan data SBY temukan.

"Dengan demikian, langkah-langkahnya lebih elegan, dan mencirikan pemimpin yang turut menjaga kondusifitas dan kedamaian pelaksanaan Pilkada serentak 2018," jelasnya.

Mahmuddin berharap, jangan hanya karena beberapa calon yang diusung oleh Demokrat dalam pilkada rendah elektabilitasnya, lalu melempar isu-isu yang kurang baik.

"Kasihan TNI, Polri dan BIN yang selama ini membangun profesionalisme dan netral dalam politik jadi di curigai yang belum tentu kebenaran data dan faktanya. Selain itu, perdebatan di medsos tentu saja menguras energi dan belum tentu memberi manfaat untuk kebaikan pelaksanaan demokrasi dalam pilkada," paparnya. [fiq]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

27 Ton Bantuan Korban Gempa NTT Diberangkatkan dari Lanud Halim

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:57

Merdeka dan Menderita

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:23

Legislator PDIP Dorong Penguatan SKK Migas Lewat Revisi UU 22/2001

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:59

TelkomGroup Tancap Gas Perbaiki Layanan Pascagempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:32

Malam Renungan Suci

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:17

DOB Bekasi Utara Sangat Penting, Ini Alasannya

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:45

Jebolan Akmil 2003 Ini Siap Komandani Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:23

Koperasi dan Cacat Epistemologis Pemahaman

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:47

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler di Jakut

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:20

Buku ‘Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia’ Jawab Masalah Ekonomi Biru hingga PIT

Senin, 17 Agustus 2026 | 01:55

Selengkapnya