Berita

Foto/RM

Politik

Ketua Baitul Muslimin: SBY Jangan Lebay

SELASA, 26 JUNI 2018 | 08:55 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut ada oknum TNI, Polri, dan BIN yang tidak netral di pilkada.

Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia​, Mahmuddin memgimbau agar Presiden ke-6 RI itu tak hanyaberbicara kepada media, namun melakukan langkah-langkah hukum yang diatur dalam UU Pemilu.

"Sebaiknya Pak SBY atau Demokrat jika memang menemukan fakta bahwa TNI/Polri dan BIN berlaku tidak netral dalam proses pilkada, melaporkan temuannya tersebut ke Bawaslu sebagaimana diatur oleh UU," kata Mahmuddin melalui pesan tertulis, Selasa (26/6).


Terlebih, kata dia SBY pernah menjadi pemiminpin Indonesia selama dua periode. Harusnya, kelahiran Pacitan itu bisa memberikan edukasi politik yang positif untuk masyarakat.

"Pak SBY malah curhat pada media massa, mesti beliau memberi contoh atau teladan yang baik dengan mengedepankan proses hukum sesuai dugaan beliau," ujarnya.

Malah kata dia, SBY terkesan lebay jika terus bersikap seperti ini dan hanya melemparkan dugaan tanpa melampirkan bukti-bukti.

"Kurang elok lah, seorang ketum dan pernah jadi presiden bicara dugaan pelanggaran di medsos, terkesan lebay gitu lho," sebut Mahmuddin.

Selain itu ia mengatakan, sebagai ketum SBY tinggal perintahkan Fraksi Demokrat di  DPR untuk memanggil Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN, agar bisa menyampaikan data SBY temukan.

"Dengan demikian, langkah-langkahnya lebih elegan, dan mencirikan pemimpin yang turut menjaga kondusifitas dan kedamaian pelaksanaan Pilkada serentak 2018," jelasnya.

Mahmuddin berharap, jangan hanya karena beberapa calon yang diusung oleh Demokrat dalam pilkada rendah elektabilitasnya, lalu melempar isu-isu yang kurang baik.

"Kasihan TNI, Polri dan BIN yang selama ini membangun profesionalisme dan netral dalam politik jadi di curigai yang belum tentu kebenaran data dan faktanya. Selain itu, perdebatan di medsos tentu saja menguras energi dan belum tentu memberi manfaat untuk kebaikan pelaksanaan demokrasi dalam pilkada," paparnya. [fiq]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya