Berita

Foto/RM

Politik

Ketua Baitul Muslimin: SBY Jangan Lebay

SELASA, 26 JUNI 2018 | 08:55 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut ada oknum TNI, Polri, dan BIN yang tidak netral di pilkada.

Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia​, Mahmuddin memgimbau agar Presiden ke-6 RI itu tak hanyaberbicara kepada media, namun melakukan langkah-langkah hukum yang diatur dalam UU Pemilu.

"Sebaiknya Pak SBY atau Demokrat jika memang menemukan fakta bahwa TNI/Polri dan BIN berlaku tidak netral dalam proses pilkada, melaporkan temuannya tersebut ke Bawaslu sebagaimana diatur oleh UU," kata Mahmuddin melalui pesan tertulis, Selasa (26/6).


Terlebih, kata dia SBY pernah menjadi pemiminpin Indonesia selama dua periode. Harusnya, kelahiran Pacitan itu bisa memberikan edukasi politik yang positif untuk masyarakat.

"Pak SBY malah curhat pada media massa, mesti beliau memberi contoh atau teladan yang baik dengan mengedepankan proses hukum sesuai dugaan beliau," ujarnya.

Malah kata dia, SBY terkesan lebay jika terus bersikap seperti ini dan hanya melemparkan dugaan tanpa melampirkan bukti-bukti.

"Kurang elok lah, seorang ketum dan pernah jadi presiden bicara dugaan pelanggaran di medsos, terkesan lebay gitu lho," sebut Mahmuddin.

Selain itu ia mengatakan, sebagai ketum SBY tinggal perintahkan Fraksi Demokrat di  DPR untuk memanggil Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN, agar bisa menyampaikan data SBY temukan.

"Dengan demikian, langkah-langkahnya lebih elegan, dan mencirikan pemimpin yang turut menjaga kondusifitas dan kedamaian pelaksanaan Pilkada serentak 2018," jelasnya.

Mahmuddin berharap, jangan hanya karena beberapa calon yang diusung oleh Demokrat dalam pilkada rendah elektabilitasnya, lalu melempar isu-isu yang kurang baik.

"Kasihan TNI, Polri dan BIN yang selama ini membangun profesionalisme dan netral dalam politik jadi di curigai yang belum tentu kebenaran data dan faktanya. Selain itu, perdebatan di medsos tentu saja menguras energi dan belum tentu memberi manfaat untuk kebaikan pelaksanaan demokrasi dalam pilkada," paparnya. [fiq]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Dua Nama Hilang dari Daftar Calon BPK

Kamis, 10 September 2026 | 00:17

UAG Perkuat Sekolah Rakyat dan Talenta Halal Nasional

Kamis, 10 September 2026 | 00:06

Langkah Berani Gubernur Sultra Tertibkan Aset Usik Zona Nyaman Oknum Tertentu

Rabu, 09 September 2026 | 23:52

DPRD DKI Dukung Perluas Program Pendidikan bagi Santri Perkotaan

Rabu, 09 September 2026 | 23:32

Salat Istisqa Digelar di Lahat, Bursah Zarnubi Mohon Hujan segera Turun Merata

Rabu, 09 September 2026 | 23:22

DPR Dorong Pembangunan dari Desa Lewat Rakernas AKSI

Rabu, 09 September 2026 | 23:20

Rosan Roeslani Masuk Dua Besar Menteri Berkinerja Terbaik

Rabu, 09 September 2026 | 23:00

DPR: Kalau Ada Laporan Masyarakat, Polri Tak Perlu Ragu

Rabu, 09 September 2026 | 22:59

Jangan Sampai Indonesia jadi Sasaran Empuk Jaringan Narkoba Internasional

Rabu, 09 September 2026 | 22:45

Mantan Napi KDRT Diduga Kriminalisasi Istri Lewat Kesaksian Palsu ART

Rabu, 09 September 2026 | 22:31

Selengkapnya