Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan pihaknya siap membantu mengamankan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah.
Demikian dikatakannya pada rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan pilkada di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/6)
Menurut Hadi, pengerahan kekuatan TNI untuk pengamanan pilkada sesuai dengan permintaan Polri.
"Terdapat permintaan penambahan pasukan sebanyak 99 ribu prajurit TNI, dan itu sudah tersebar di seluruh wilayah yang melaksanakan pilkada. TNI juga menyiagakan kurang lebih delapan ribu prajurit yang berada di pusat," jelasnya dalam keterangan pers.
Hadi menyebutkan, berkaitan dengan pengamanan, beberapa waktu lalu TNI telah mengirimkan satu SSK dari Kostrad untuk melakukan pengamanan Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua yang akhir-akhir ini sering mendapat gangguan teror.
"Saya sudah perintahkan untuk pengamanan wilayah sekitar bandara yang biasanya rawan terjadinya penembakan pesawat serta memperkuat kemananan lingkaran dalam bandara," katanya.
Terkait netralitas TNI, Hadi pun sudah mengeluarkan tiga instruksi kepada prajurit. Pertama, buku saku yang berisi standar operasional prosedur (SOP) dan tindakan netralitas.
"Kita bertatap muka dengan seluruh anggota TNI maupun Polri di wilayah-wilayah dan menekankan untuk tetap menjaga netralitas serta sinergitas dalam rangka menyukseskan pilkada serentak dan tahapan pemilu tahun 2019," paparnya.
Kedua, TNI mengeluarkan surat telegram tanggal 2 April 2018 isinya sama tentang perbantuan TNI kepada Polri dan netralitas.
Ketiga adalah perintah harian panglima TNI yang dikeluarkan Desember 2017 yang berisi agar seluruh prajurit TNI memegang teguh komitmen netralitas dan jati diri TNI, sehingga tidak terlibat politik praktis serta tingkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Hadi juga mengimbau kepada segenap komponen masyarakat untuk mewaspadai apabila ada upaya gangguan keamanan dari pihak-pihak yang tidak ingin pilkada berjalan dengan aman dan lancar.
"Apabila masyarakat menemukan adanya prajurit TNI yang tidak netral, Puspen TNI menyiapkan tempat pengaduan. Bagi prajurit yang melanggar akan dijatuhi sanksi yang tegas," imbuhnya.
[wah]
