Berita

Foto/Net

Politik

Anjuran Prabowo Terima Suap Pilkada Merusak Pilar Dasar Demokrasi

SENIN, 25 JUNI 2018 | 19:31 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Anjuran Prabowo Subianto agar masyarakat menerima suap berupa sembako dan uang dari peserta Pilkada jadi polemik.

Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti) menyebut saran yang dilontarkan capres yang juga ketum Partai Gerindra itu sebagai bentuk penghancuran terhadap budaya demokrasi yang bersih, bermoral dan beradab.

Selain juga pengingkaran terhadap cita-cita luhur yang paling asas terhadap kontestasi demokrasi sebagai pilar dasar negara demokratis, yakni jujur dan adil (Jurdil).


"(Saran Prabowo) itu dapat mendegradasi loyalitas masyarakat terhadap sistem demokrasi yang dapat mengakibatkan rusaknya democratic sustainability," kata Sekjen Sakti Girindra Sandino melalui pesan elektronik kepada redaksi, Senin (25/6).

Dia juga menyebut pernyataan Prabowo tersebut akan berpengaruh negatif pada konsolidasi demokrasi yang sedang dibangun, dan menimbulkan perpecahan. Perpecahan bisa timbul secara kasuistik maupun meluas ketika masyarakat lain mengikuti saran Prabowo, di sisi lain banyak masyarakat menolak karena merupakan pelanggaran hukum berat (pidana Pilkada).

"Ini harus diantisipasi pihak kemanan dan segenap elemen pro demokrasi. Oleh karena masyarakat pemilih bisa saja menjadi korban," kata Girindra.

Girindra menyebut Prabowo terkesan sedang melakukan manuver politik berupa pemetaan politik terhadap kelompok-kelompok rivalnya. Hal ini agar memudahkan melakukan strategi politik dalam Pilpres 2019, melihat siapa-siapa saja yang paling resisten terhadap pernyatannya tersebut.

Tetapi, katanya, dengan pernyataan tersebut Prabowo menunjukan sendiri kadar kenegarawanannya. Pernyataan Prabowo tersebut bahkan bisa menjadi bumerang politik atau senjata makan tuan dimana rivalnya dalam Pilpres 2019 mengkampanyekan gerakan anti korupsi.

"Ketika pembiasaan yang menodai demokrasi diterima secara luas atau setidak-tidaknya ditanggapi dengan sikap politik permisif, maka rusaklah sendi-sendi kokoh budaya demokrasi yang menjadi syarat mutlak konsolidasi demokrasi. Kami mengimbau agar elit-elit politik dapat mengendalikan emosi politik di tahun politik ini serta menggunakan kewarasan politik dalam pertarungan elektoral," tukas Girindra.[dem]

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan saran soal masyarakat menerima uang suap atau sembako lewat video yang diunggah di akun Facebook resmi miliknya pada Kamis, 21 Juni 2018. Prabowo menyebut sembako atau uang suap itu pada dasarnya adalah hak rakyat.

Prabowo yakin duit yang digunakan untuk menyuap adalah uang haram yang diambil dari hak masyarakat Indonesia.

"Tidak mungkin uang itu uang halal, tidak mungkin, mustahil. Itu pasti berasal dari uang bangsa Indonesia. Karena itu saya anjurkan kalau rakyat dibagi sembako, diberi uang terima saja karena itu hak rakyat," ucap Prabowo.

Meski demikian Prabowo meminta agar masyarakat tidak terpengaruh dalam memilih calon kepala daerah.

"Pada saat menentukan pilihan, di depan tempat pemilihan, gunakan hati nuranimu, pilih sesuai hati dan pikiran."[dem]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya