Berita

Agus Hermanto/RMOL

Politik

Demokrat: SBY Sudah Khatam Dan Khusnul Khotimah Sebagai Presiden

SENIN, 25 JUNI 2018 | 14:57 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto menilai kritikan Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait netralitas TNI, Polri serta BIN dalam politik tersebut sebagai sebuah masukan yang sifatnya membangun, sehingga perlu dimaknai secara positif.

"Beliau itu memberikan masukan, kritikan yang tentunya kami yakini sifatnya membangun sehingga tentunya harus kita maknai secara positif," ujar Agus di ruang kerjanya, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6).

Ia juga menilai, kritikan atau masukan tersebut sangat wajar dilontarkan oleh SBY mengingat dirinya telah menjabat sebagai presiden selama dua periode, atau sepuluh tahun pemerintahan di Indonesia.


"Masukan dan kritikan tersebut kan dari seorang mantan presiden di mana beliau sudah menjabat dua kali berturut-turut, jadi beliau ini sudah Khatam dan Khusnul Khotimah turunnya juga dengan karpet merah, secara terhormat, jadi masukannya beliau ini wajib dan perlu dihargai," pungkasnya.

SBY menyebut ada oknum BIN, TNI dan Polri yang tidak netral dalam Pilkada 2018. Hal itu dikatakan saat jumpa pers di sela kegiatan kampenye di Bogor, Sabtu (23/6).

SBY juga menyebut kejadian saat Pilkada di beberapa daerah seperti di DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur dan Maluku. Salah satunya kata dia, adalah calon dari partai Demokrat diminta untuk memasukkan pejabat kepolisian menjadi wakil dalam pencalonan untuk kepentingan tertentu.

Lanjut SBY, ada pula di daerah lain seorang calon yang diperkarakan polisi karena menolak untuk memenuhi keterlibatan petinggi kepolisian. Kemudian ada pula, kata SBY, petinggi BIN memerintah petinggi TNI untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

"Kalau pernyataan saya ini membuat intelejen dan kepolisian kita tidak nyaman, dan ingin menciduk saya, silahkan, Mengapa saya sampaikan? agar BIN, TNI, Polri netral" katanya. [fiq]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya