Berita

Agus Hermanto/RMOL

Politik

Demokrat: SBY Sudah Khatam Dan Khusnul Khotimah Sebagai Presiden

SENIN, 25 JUNI 2018 | 14:57 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto menilai kritikan Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait netralitas TNI, Polri serta BIN dalam politik tersebut sebagai sebuah masukan yang sifatnya membangun, sehingga perlu dimaknai secara positif.

"Beliau itu memberikan masukan, kritikan yang tentunya kami yakini sifatnya membangun sehingga tentunya harus kita maknai secara positif," ujar Agus di ruang kerjanya, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6).

Ia juga menilai, kritikan atau masukan tersebut sangat wajar dilontarkan oleh SBY mengingat dirinya telah menjabat sebagai presiden selama dua periode, atau sepuluh tahun pemerintahan di Indonesia.


"Masukan dan kritikan tersebut kan dari seorang mantan presiden di mana beliau sudah menjabat dua kali berturut-turut, jadi beliau ini sudah Khatam dan Khusnul Khotimah turunnya juga dengan karpet merah, secara terhormat, jadi masukannya beliau ini wajib dan perlu dihargai," pungkasnya.

SBY menyebut ada oknum BIN, TNI dan Polri yang tidak netral dalam Pilkada 2018. Hal itu dikatakan saat jumpa pers di sela kegiatan kampenye di Bogor, Sabtu (23/6).

SBY juga menyebut kejadian saat Pilkada di beberapa daerah seperti di DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur dan Maluku. Salah satunya kata dia, adalah calon dari partai Demokrat diminta untuk memasukkan pejabat kepolisian menjadi wakil dalam pencalonan untuk kepentingan tertentu.

Lanjut SBY, ada pula di daerah lain seorang calon yang diperkarakan polisi karena menolak untuk memenuhi keterlibatan petinggi kepolisian. Kemudian ada pula, kata SBY, petinggi BIN memerintah petinggi TNI untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

"Kalau pernyataan saya ini membuat intelejen dan kepolisian kita tidak nyaman, dan ingin menciduk saya, silahkan, Mengapa saya sampaikan? agar BIN, TNI, Polri netral" katanya. [fiq]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya