Susilo Bambang Yudhoyono/Net
Tidak ada yang salah dari anjuran aparatur negara bersikap netral yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Madiun, Jawa Timur, Senin (18/6) lalu.
Sebab, UU memang telah secara tegas mengatur bahwa aparat TNI, Polri, dan BIN harus bersikap netral dan tidak memihak dalam Pilkada dan Pemilu.
"Mengingatkan hal yang benar kok malah dikait-kaitkan dengan kalimat ‘SBY Panik’. Tidak berdasar dan sumir tuduhan ini, biasanya yang panik adalah mereka yang gandrung berbuat curang," ujar politisi Demokrat Ihwan Datu Adam dalam keterangan tertulis, Minggu (24/6).
Ihwan menjelaskan bahwa SBY hanya ingin mengingatkan bahwa hari-H pencoblosan tinggal menghitung hari, sehingga Polri, BIN dan TNI harus komitmen menjaga netralitasnya, tidak melanggar sumpah jabatan dan mematuhi UU. Hanya dengan begitu, pilkada yang digelar bisa berjalan demokratis, jujur, dan adil.
"Sekali lagi himbauan ini dilandasi pandangan Partai Demokrat agar tidak ada lagi perwira-perwira terbaik TNI-Polri yang menjadi korban di pilkada ini seperti halnya kejadian di Maluku. Kita ingin bangunan demokrasi yang telah kita bangun sebagai buah reformasi menjadi semakin kuat dan berkualitas tanpa dinodai intervensi kekuasaan," sambungnya.
Anggota Komisi VII DPR ini menjelaskan bahwa SBY merupakan pelaku sejarah dan salah satu penggagas reformasi TNI-Polri, sehingga jangan karena memberi pandangan tentang pilkada SBY langsung dicederai. Apalagi pandangan ini dilandasi semangat kenegarawanan dan komitmen yang tinggi pada demokrasi serta kecintaan pada almamater TNI dan Polri agar tak terjebak politik praktis dan dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat segelintir elit.
"Pak SBY telah memberikan keteladanan selama 10 tahun memimpin negeri ini. meskipun berlatar belakang Jenderal Militer, Ketua Umum kami selalu menjaga agar TNI, Polri dan BIN bersikap netral dalam pilkada, Pemilu dan Politik. Legacy inilah yang harusnya dijaga dan diteruskan oleh Pemerintahan sekarang," tukasanya.
[nes]
